jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menolak revisi Undang-Undang KPK belum sepenuhnya disambut baik oleh pegiat antikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut penolakan ini juga harus diakui oleh semua kementerian terkait di Kabinet Kerja.
"Jangan hanya presidennya saja, tapi juga harus dijamin bahwa menteri-menterinya mendukung putusan itu. Salah satunya Menkumham juga harus sepakat dengan itu," ujar peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Aradila Caesar dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Minggu (21/6).
BACA JUGA: PKS Minta Polri Bongkar Kejahatan di Balik Prostitusi Online
Terkait penolakan revisi ini, para pegiat antikorupsi juga meminta dicabut revisi UU KPK dalam prolegnas 2014-2019. Jika ada menteri atau jajaran di bawah presiden yang tetap mendukung, ICW meminta Jokowi-sapaan Joko Widodo- untuk memberi sanksi tegas.
"Di pemerintahan Jokowi, pelemahan KPK mulai terlihat. Karena itu, Jokowi harus tegas pada menterinya yang membangkang dan ingin melemahkan KPK," tegas Aradila. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Penuntutan Korupsi Diserahkan ke Kejaksaan Agung, Yakin?
BACA JUGA: 60,4 Persen Publik Minta Jokowi Reshuffle Kabinet
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Berani Ganti Puan, Kerja Jokowi Bakal Lancar
Redaktur : Tim Redaksi