JAKARTA - Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menilai, jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalannya dalam bidang ekonomi dan infrastruktur sebagaimana negara lainnya, maka perlahan-lahan kebijakan pemberian subsidi harus dihapuskanDalam survei ekonominya, Sekjen OECD Angel Gurria menjelaskan, Indonesia perlu menciptakan ruang yang lebih luas dalam investasi program-program yang langsung ke masyarakat, misalnya di infrastruktur dan sumber daya manusia, daripada pemberian subsidi.
"Pemberian subsidi ini tidak efisien, dan tujuan yang diharapkan pemerintah (dari pemberian subsidi) ternyata tidak tercapai
BACA JUGA: Bencana tak Pengaruhi Dunia Investasi
Karena itu, kebijakan penghapusan subsidi dari bahan bakar fosil, secara bertahap hingga tahun 2014 harus dilakukanPemberian subsidi, kata Angel, menelan anggaran yang cukup besar, sementara penyalurannya tidak tepat sasaran
BACA JUGA: Jepang Hengkang dari Inalum
Sehingga lebih baik, pemerintah Indonesia fokus ke bidang infrastruktur dan peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak"Kita patut memuji Indonesia dengan target ambiusnya
BACA JUGA: Bea Cukai Perketat Impor
Untuk pencapaian target angka kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, Indonesia sudah saatnya mempertimbangkan penghapusan subsidi listrikIni sudah menjadi pengalaman juga di beberapa negara lainnya," ungkap Angel.Apalagi kata Angel, penghapusan subsidi, khususnya subsidi bahan bakar fosil, sudah menjadi kesepakatan antar negara di tingkat globalDengan bantuan analisis OECD, Angel mengatakan bahwa negara-negara global sepakat untuk mengurangi konsumsi energi mereka dan menggantinya dengan energi terbarukan"Untuk kontribusi ekonomi global, konsumsi energi harus dikurangiIni untuk mendukung mengurangi target emisi gas rumah kaca sebanyak 30 persen di masing-masing negara pada tahun 2050," katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo, mengatakan bahwa rekomendasi dari OECD hanya bersifat kajian dan tidak mengikatArtinya, hasil kajian pengusulan penghapusan subsidi itu, hanya berupa masukan dan masih perlu dipelajari secara mendalam oleh pemerintah.
Meski demikian, Indonesia kata Agus, memang secara bertahap akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidiNamun pemerintah akan tetap memberikan jaminan kepada masyarakat miskin dalam bentuk selain subsidi"Mengurangi subsidi memang secara perlahan akan dilakukanNamun, ini masih harus terus disosialisasikan kepada masyarakatKita tetap akan memberikan subsidi, namun dalam bentuk yang berbedaKarena subsidi ini harus tepat sasaran," katanya pula.
Hal senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian, Hatta RadjasaDitemui di kantornya, Hatta mengatakan bahwa pengurangan subsidi hingga target 2014 memang masuk dalam roadmap pemerintah pusat"Tapi bukan berarti subsidi tidak ada lagiTapi, bagaimana subsidi yang ada bisa tersalurkan dalam bentuk yang beda dan lebih tepat sasaranHasil kajian OECD ini tidak mengikat kebijakan dalam negeri kitaNamun ada beberapa kajian yang memang sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah," ucapnya.
Apakah artinya pemerintah akan terus menurunkan anggaran subsidi, hingga dihapus total tahun 2014? Hatta kembali menjawab bahwa roadmap pemerintah (memang) mengarah untuk kebijakan tersebut"Ini memang masuk dalam roadmapTapi perlu dicatat, bukan berarti tidak ada lagi subsidiPada intinya, subsidi tetap kita berikan pada masyarakat, dengan ketentuan haruslah tepat sasaran," tegas Hatta(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKPM Diminta Promosikan Luar Jawa
Redaktur : Tim Redaksi