jpnn.com, JAKARTA - Kritik Anggota DPRD DKI asal Partai Nasdem Bestari Barus kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan membanding-bandingkan penanganan dan anggaran pengelolaan sampah antara Provinsi Jakarta dengan Kota Surabaya dinilai tidak elok. Pasalnya, Jakarta berpenduduk 10,37 juta jiwa dengan luas wilayah 661,52 km2, sedangkan Kota Surabaya hanya berpenduduk 2,85 juta jiwa dengan luas 350,54 km2.
Belum lagi jika dibandingkan dengan volume sampah antara Jakarta sebanyak 7 ribu ton sampah per hari dan Surabaya 1,6 ribu ton per hari.
BACA JUGA: Jawaban Tri Rismaharini soal Kesiapan Bantu Jakarta Atasi Masalah Sampah
“Serangan Bestari tidak tepat karena tidak mampu membedakan besaran anggaran pengelolaan sampah dengan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,” ujar Anggota DPD RI atau Senator Jakarta Fahira Idris, Jumat (2/8).
BACA JUGA: Jawaban Tri Rismaharini soal Kesiapan Bantu Jakarta Atasi Masalah Sampah
BACA JUGA: Berebut Kursi Pimpinan Parlemen Boleh, Asal Transparan
“Saya harap Pak Bestari lebih bijak. Tidak elok membandingkan-bandingkan wali kota dan gubernur secara langsung apalagi satu dinaikkan dan satu dijatuhkan sehingga kesannya mengadu,” kata Fahira lagi.
Menurut Fahira, kritik Bestari soal besaran anggaran pengelolaan sampah di Jakarta tidak sepenuhnya tepat. Mengapresiasikan pengelolaan sampah di Surabaya baik saja, tetapi tidak perlu sambil menihilkan upaya pengelolaan sampah di Jakarta.
BACA JUGA: Kebijakan Gubernur Anies Soal IMB Reklamasi Menuai Kritik Pedas
Lebih lanjut, Fahira mengatakan walau pengelolaan sampah mempunyai tema besar yang sama tetapi persoalan yang dihadapi tiap daerah berbeda-beda. Masing-masing kepala daerah baik itu Anies sebagai Gubernur dan Risma sebagai Wali Kota tentu mempunya strategi, kebijakan dan skala prioritas masing-masing.
Sejauh ini road map dan implementasi pengelolaan sampah di Jakarta sudah berada di jalur yang tepat. Jika dulu paradigma penangangan sampah di Jakarta hanya memungut, tetapi saat ini paradigmanya sudah mulai mengelola sampah.
Sementara terkait kemungkinan TPST Bantargebang overload pada tahun 2021, sudah mulai diantisipasi dengan aksi pengurangan sampah mulai dari sumbernya. Dimulainya pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang akan selesai pada 2022 juga adalah salah satu jalan mengubah paradigma penanganan sampah.
“Jika mau fair, Gubernur yang berhasil memulai pembangunan ITF di Jakarta itu Anies Baswedan. ITF yang sedang dibangun di Sunter salah satu yang terbesar di dunia. Teknologinya juga paling mutakhir. Jadi wajar anggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta besar karena ada pembangunan infrastruktur ITF disitu. Kenapa hal-hal yang yang sebernarnya mudah dipahami seperti ini menjadi peluru untuk menyerang,” pungkas Fahira.
Polemik persoalan sampah bermula saat Bestari dan sejumlah anggota DPRD DKI melakukan studi banding ke Surabaya. Saat bertemu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Bestari ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta. Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun yang membuat Risma kaget karena anggaran di Surabaya hanya Rp 30 miliar.
Menurut Fahira, anggaran Rp 3,7 triliun itu bukan murni untuk pengelolaan sampah Jakarta, tetapi merupakan anggaran total Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta beserta suku dinas tiap wilayah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di bawah Dinas Lingkungan Hidup.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bu Risma Pengin Wali Kota Berikutnya Bisa Menggelar Balapan F1 di Surabaya
Redaktur & Reporter : Friederich