'Tak Elok PDIP Gabung SBY'

JAKARTA -- Pengamat Politik dari The Indonesian Institute, Cecep Effendi mensinyalir kuatnya wacana bergabungnya PDI Perjuangan ke kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatang, merupakan indikator bahwa parpol bersangkutan belum memiliki budaya politik, ideologi dan prinsip yang kuat"Jika memang kalah dalam pilpres, tempat yang terbaik dan terhormat bagi mereka adalah oposisi dalam perspektif sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen

BACA JUGA: SBY Resmikan SIM, JK ke Kualanamu

Akan menjadi aneh sekiranya dengan berbagai cara mereka memaksakan diri untuk berkoalisi dengan SBY dan Partai Demokrat sebagai pengusung utama capres SBY," kata Cecep Effendi, di Jakarta, Rabu (25/8).

Dia mengakui, tujuan dari kehadiran sebuah partai politik adalah merebut kekuasaan dengan sebuah proses kompetisi, dengan konsekuensi kalah atau menang"Bagi yang kalah, tempatnya adalah oposisi dan yang menang berkuasa di pemerintah sampai batas waktu yang ditetapkan undang-undang

BACA JUGA: Wartawan Siap Somasi Bupati Minsel

Jika semua partai peserta pemilu pada akhirnya bergabung dengan partai pemenang dan capres terpilih dan duduk pemerintahan, untuk apa sebuah pemilu diadakan?", katanya.

Dalam sebuah negara demokrasi, lanjutnya, mendapat tempat sebagai oposisi sesungguhnya bukanlah sebuah tempat yang memalukanBerkuasa dan oposisi adalah sama-sama terhormat dan sah menurut undang-undang untuk serta sama-sama bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat serta menjaga eksistensi dan kedaulatan bangsa dan negara

BACA JUGA: Gubernur Malut Diperiksa KPK

"Bangsa ini bukan lagi menjadi sebuah bangsa yang demokratis jika pemerintah berkuasa tidak dikontrol oleh sebuah oposisi yang kuat sebagai sebuah keputusan rakyat melalui pemilu," kata Cecep Effendi, yang juga dosen Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Jakarta ini.

Cecep juga mencemaskan jika perilaku partai politik yang tidak logis dan irasional itu dibiarkanDampaknya, masyarakat tidak lagi percaya kepada demokrasi"Padahal yang salah itu bukan demokrasinya, tapi para elit parpol yang gagal dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebuah partai dalam negara demokrasi yaitu berkuasa atau oposisi," imbuhnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Bonni Hargens berharap capres SBY tidak lagi bersikap memberi harapan terhadap partai politik yang diberi mandat oleh rakyat sebagai oposisi di parlemen“Sebagai presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY tidak perlu lagi menambah kekuatan politiknya di DPR karena sudah memiliki dukungan lebih dari 60 persen sebagaimana yang telah diperoleh dalam pemilu legislatif dan pilpres 2009," ujar Bonni.

Sebagai presiden di negara demokrasi, lanjutnya, SBY juga bertanggungjawab penuh terhadap sebuah kemajuan oposisiJika tidak, maka SBY akan terjerumus menjadi pemimpin rezim otoriter karena tidak ada kontrol yang memadai dari parlemenDia menilai, gugatan dua pasang capres ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan ada artinya"Apa artinya menggugat, jika akhirnya kader mereka juga bergabung dengan pihak yang mereka gugat sendiri." (fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Bantah 11 Teroris Sembunyi di Jatim