jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly angkat bicara mengenai penggunaan hak angket DPR, terkait keputusannya mengesahkan kepengurusan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Menurutnya, langkah para anggota dewan tersebut sangat berlebihan.
"Hak angket untuk saya itu 'overshoot'. Terlampau tinggi tembakannya," kata Yasonna melalui pesan singkat, Kamis (26/3).
BACA JUGA: Poempida Lebih Senang Golkar Independen, Ini Alasannya
Menurut Yasonna, hak angket seharusnya hanya digunakan terkait kebijakan pemerintah yang bersifat strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keputusan mengenai perubahan kepengurusan Partai Golkar dianggapnya tidak masuk dalam kriteria tersebut.
"Ketidakpuasan antara dua kelompok pengurus parpol adalah soal di internal partai saja. Tidak berimplikasi luas pada masyarakat luas. Saya kira saya cukup menjelaskan di Komisi III saja," ucap Yasonna.
BACA JUGA: Jaksa Agung Bantah Ada Perintah Penundaan Eksekusi Duo Bali Nine
Menteri kader PDI Perjuangan ini juga membantah bahwa dirinya gentar menghadapi penyelidikan DPR. Dia hanya khawatir jika hak sakti anggota dewan itu digunakan sembarangan maka maknanya akan hilang.
"Saya akan menghadapi (hak angket) dengan senang hati. Saya hanya khawatir, hak angket digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya soal kepentingan kepengurusan dan perbedaan pandangan menafsirkan undang-undang, nanti kehebatannya menjadi kehilangan makna. Hak angket menjadi sesuatu yang sepele. Makna hak itu menjadi tergerus," tandas Yasonna. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Yuddy Pastikan 12 Kementerian Bisa Gunakan Anggaran
BACA ARTIKEL LAINNYA... Manuver Golkar Kubu Agung Diprediksi Berujung Lengsernya Setya Novanto
Redaktur : Tim Redaksi