jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah tidak ingin kecolongan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah akan terus mengawasi penyaluran bansos.
BACA JUGA: Penyerapan APBD di Daerah Rendah Banget, Baru 13,1 Persen
"Bansos akan terus kami awasi," ujar Mahfud MD saat menggelar dialog interaktif dengan tiga organisasi keagamaan Indonesia, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) secara daring, Jakarta, Kamis (29/7).
Mahfud dalam dialog tersebut juga memberi informasi bahwa penggunaan anggaran untuk penanggulangan COVID-19 masih belum maksimal.
BACA JUGA: Kenang Peristiwa Heroik, KSAL Sebut-sebut Soal Kerelaan Berkorban
Bahkan, mayoritas pemerintah daerah baru menggunakan 20 persen dana yang ada.
"Sebelum ke sini ada rapat, salah satu keluhan dan catatan presiden yang disampaikan kepada menteri-menteri, bahwa anggaran COVID-19 sampai akhir Juli ini belum ada yang serap lebih dari 20 persen, ini sudah akhir Juli jadi baru sedikit sekali."
BACA JUGA: Raja Al-Sultan Abdullah Sedih Pemerintah Malaysia Cabut Peraturan Darurat
"Makanya, kami (pemerintah) sedang cari bagaimana mengatasi ini," ucap Mahfud dalam siaran persnya.
Mahfud MD secara khusus menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan dan kritikan dari Walubi, Matakin dan PHDI.
Mahfud banyak mencatat masukan untuk dikoordinasikan dengan jajaran menteri yang lain, termasuk kepada Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti lebih jauh.
Dalam dialog tersebut, Mahfud menerima kritik dan masukan yang konstruktif dari ormas tiga agama itu, agar pemerintah lebih bisa maksimal dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19.
Ketua Umum Dewan Rohaniawan/Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Xs Budi S Tanuwibowo menilai bahwa untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini harus ada upaya kolektif dari semua pihak, termasuk para tokoh lintas agama di Indonesia.
"Ini harus dilakukan serentak. Semua tokoh agama, kami siap dilibatkan. Jangankan hanya pembekalan, doa kami lakukan di mana-mana. Tetapi doa tanpa kerja nyata pasti sia-sia," katanya.
Dia juga mengingatkan semua tokoh agama agar tidak offside di dalam bersikap.
Salah satunya dengan memberikan pernyataan yang salah, apalagi bukan berasal dari keahliannya.
Karena, lanjut dia, persoalan virus COVID-19 ini adalah domain ilmu pengetahuan kesehatan yang tidak bisa sembarangan diberikan penilaian.
Hal itu dikhawatirkan justru akan menyesatkan masyarakat dan membuat upaya penanggulangan pandemi terganggu.
"Urusan virus ini menjadi ranahnya ilmu pengetahuan. Kami sebagai pemimpin agama jangan memberikan informasi keliru bahwa dengan doa itu selesai, nyatanya tidak," katanya.
Budi juga berpesan agar pemerintah lebih perhatian terhadap penyaluran bansos kepada masyarakat.
Jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk keuntungan pribadi.
"Soal bansos, kami bersyukur di mana-mana ada donatur baik hati yang menyumbang, tetapi kami mohon Pak Menko agar jangan sampai ada kebocoran. Apalagi Bu Mensos sampai marah-marah ya. Ya karena di dunia ini banyak malaikat tetapi banyak pula setannya yang tega melihat penderitaan rakyat," tutur Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya mengajak semua pihak tidak panik dan berpikir positif bahwa wabah virus corona bisa ditangani.
"Kuncinya adalah kebersamaan," ujarnya.
Menurut dia, ada tetangga sekitar rumahnya banyak yang terjangkiti virus korona, tetapi mereka bisa pulih karena peran aktif tetangganya yang ikut membantu untuk sembuh.
"Banyak tetangga saya yang terkena COVID, tetapi semua diperhatikan dan dikeroyok dengan diberikan obat-obatan, 4 sampai 5 harus sudah negatif," kata Siti Hartarti.
Dia juga mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan seluruh jajaran dan instansi terkait yang telah berupaya menanggulangi pandemi COVID-19.
"Intinya terima kasih saya bangga kepada pemerintah. Semoga semangat ini dilanjutkan dan masyarakat tidak terlalu khawatir, ini pasti ada jalan keluarnya," katanya.
Sementara itu, Ketua PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya menegaskan PDHI sedang fokus membantu masyarakat yang sedang kesulitan akibat pandemi COVID-19.
"PDHI selalu bekerja sama dengan pemerintah khususnya terkait perilaku hidup bersih dan sehat serta terkait peribadatan sesuai prosedur yang telah ditentukan pemerintah," pungkas Wisnu.(Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang