jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya dan pelaku jasa keuangan untuk memperhatikan secara mikro terkait pelayanan yang berjalan di Indonesia.
Jokowi tidak ingin krisis keuangan mikro di Adani, India, terjadi di Indonesia.
BACA JUGA: HUT Ke-15 Gerindra, Jokowi: Elektabilitas Pak Prabowo Potensial Menjadi yang Tertinggi
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (6/2).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi antara lain meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengawasan berbagai produk jasa keuangan agar masyarakat semakin terlindungi.
BACA JUGA: Versi Jokowi, Elektabilitas Partai Gerindra dan Prabowo Bisa Tertinggi, Syaratnya
"Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umrah, betul-betul pengawasannya harus detail," ujar Jokowi.
Dalam hal pengawasan tersebut, Jokowi juga meminta jajarannya bekerja tidak hanya secara makro, tetapi juga detail.
BACA JUGA: Siap Dukung Jutaan UMKM, FlexyPack Segera Melantai ke Bursa Saham
Eks gubernur DKI Jakarta itu memberikan contoh sebuah perusahaan di India yang mengalami kerugian akibat harga sahamnya melorot tajam yang kemudian berdampak pada perekonomian India secara keseluruhan.
"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion USD, hilang, langsung. Dirupiahkan Rp 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan," jelasnya.
Menurut dia, jangan sampai ada pihak yang bebas sengaja menggoreng sebuah saham yang mengakibatkan kerugian banyak orang.
"Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun. Itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua ke luar, yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," lanjutnya.
Jokowi meminta pengawasan terhadap asuransi, pinjaman online, hingga investasi dilakukan secara mendetail dan lebih intensif.
Jokowi tidak ingin berbagai kejadian kejahatan keuangan seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, hingga Wanaartha terulang kembali.
"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun, ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hafal saya ini karena baca. Unit link, ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat," ucapnya.
Menurut dia, rakyat hanya meminta keamanan atas investasinya.
"Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu. Waktu di Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," tegasnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Geothermal Energy Tawarkan 25% Saham ke Publik
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga