jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen (Wasekjen) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Hasnu Ibrahim menyerukan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara transparan untuk menghindari praktik politik.
Hasnu juga menuntut DPR RI terbuka mengenai perkembangan tahapan seleksi anggota BPK RI.
BACA JUGA: Gandeng 30 Bank Syariah, BPKH Bertekad Tingkatkan Mutu Pelayanan Haji
Menurutnya, proses seleksi anggota BPK yang tidak transparan mengindikasikan beberapa hal. Pertama, ketidakprofesionalan DPR RI dalam melakukan seleksi.
Selain itu, Hasnu menyebut proses seleksi yang tertutup ditengarai menjadi pintu masuk DPR RI untuk mengakomodasi calon anggota dari parpol.
BACA JUGA: Perluas Investasi, BPKH Limited Hadir di International Islamic Expo 2024
"Ini menjadi cikal bakal lahirnya praktik koruptif," kata Hasnu saat dihubungi, Selasa (23/7).
Selain itu, proses seleksi yang cenderung tertutup juga menguatkan dugaan adanya kepentingan untuk menghancurkan masa depan BPK secara sistematis. Sebab, dengan masuknya unsur politik di dalam BPK, maka lembaga audit keuangan tidak akan pernah bebas dari intervensi politik.
BACA JUGA: Eks Penyidik KPK Berharap Calon Anggota BPK Bukan dari Unsur Parpol
Karena itu, Hasnu mendesak DPR RI untuk menolak calon anggota dari unsur partai politik. Dia menilai penting menjaga muruah BPK sebagai lembaga audit keuangan profesional tetap bermartabat dan berintegritas.
"Kami mengajak publik berpartisipasi secara aktif agar memantau secara ketat proses seleksi yang tengah berlangsung," ujarnya.
Diketahui proses seleksi anggota BPK saat ini tengah bergulir di DPR. Total ada 75 nama calon yang lolos ke tahap fit and proper test di Komisi XI DPR. Diantara puluhan nama tersebut, ada beberapa figur politisi dan eks politisi yang masuk dalam daftar calon anggota.
Yakni Eva Yuliana (NasDem), Hendrik H. Sitompul (Demokrat), M. Misbakhun (Golkar), Mulfachri Harahap (PAN), Jon Erizal (PAN), Bobby Adhityo Rizaldi (Golkar), Akhmad Muqowam (Hanura), Fathan Subchi (PKB) dan Daniel Lumban Tobing (eks PDIP).
Mengacu pada Keputusan Rapat Internal Komisi XI DPR RI 8 Juli 2024 lalu, 75 nama calon anggota BPK itu disampaikan ke publik. DPR pun meminta masyarakat untuk memberikan masukan terkait nama-nama tersebut. Masukan itu disampaikan ke DPR terhitung sejak 10 Juli 2024 hingga 19 Juli 2024. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Politikus yang Ikut Seleksi Calon Anggota BPK Berpotensi Konflik Kepentingan
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga