jpnn.com - JAKARTA – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, menilai sikap Partai Gerindra yang tidak memberi bantuan hukum pada Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, tepat.
“Selama ini kan sering kali partai memberi bantuan hukum pada kadernya yang terlibat kasus korupsi. Tak jarang ada partai yang berusaha membela mati-matian kadernya. Itu keliru. Sikap semacam itu tidak mencerminkan semangat anti-korupsi dari partai bersangkutan,” katanya, Kamis (4/12).
BACA JUGA: KPK Sudah Sebut Boediono Tersangka Century
Menurut Said, ditetapkannya seseorang sebagai tersangka memang belum memastikan seseorang benar-benar bersalah. Karena masih diperlukan proses pembuktian di pengadilan. Asas praduga tak bersalah harus dikedepankan.
“Tapi kalau yang menetapkan status tersangka itu adalah KPK, apalagi yang bersangkutan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), maka hampir bisa dipastikan orang tersebut benar-benar seorang koruptor. Faktanya selama ini demikian,” katanya.
BACA JUGA: Persiapan Eksekusi Tembak Mati Lima Terpidana sudah 80 Persen
Said menyarankan partai-partai politik lain bisa mengikuti langkah Gerindra tersebut. Bahkan akan lebih baik lagi jika partai-partai politik membuat semacam kesepahaman dengan KPK.
“Isi kesepahaman itu pokoknya menegaskan sikap partai politik mendukung pemberantasan korupsi oleh KPK dan berkomitmen tidak memberikan pembelaan atau memberikan bantuan hukum kepada kader yang ditetapkan sebagai tersangka, apalagi jika tertangkap tangan oleh KPK,” katanya.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Dirut BPJS: Daftar Selagi Sehat
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Alasan Penenggelaman Kapal Asing Tak Bisa Diprotes
Redaktur : Tim Redaksi