Tak Mau Bahas RAPBN, DPR Bantah Banggar Boikot

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso membantan Badan Anggaran (Banggar) melakukan aksi boikot dalam membahas anggaran RAPBN 2012Menurut Priyo, surat yang dikirimkan Banggar kepada Pimpinan DPR RI tersebut berdasarkan hasil rapat intern yang berisi mengembalikan mandat tugas yang dibebankan kepada pimpinan Banggar.

"Mereka (Banggar) ingin mengembalikan mandat tugas yang dibebankan kepada Pimpinan Banggar

BACA JUGA: Gamasaba: Gus Solah Gegabah

Mereka mohon pimpinan DPR mengikhtiar dan melakukan pembicaraan serius dengan  alat penegak hukum, seperti Polri, Jaksa Agung dan KPK," kata Priyo kepada pers, di Jakarta, Jumat (23/9).

Dijelaskan Priyo, mendapatkan laporan itu dirinya sudah melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR lain, Kamis (22/9) kemarin"Nanti Insyaallah surat dari pimpinan Banggar kita rapim-kan dulu

BACA JUGA: Tanpa Ajudan, Mahfud Siap Dipanggil Penyidik

Kita rencanakan minggu depan sudah bisa diselenggarakan," katanya.

Menurutnya, pimpinan DPR berencana mengundang alat penegak hukum untuk membicarakan permasalahan tersebut.

"Kami undang aparat penegak hukum untuk rapat dan berkonsultasi dengan kita, termasuk pimpinan Komisi III," ujarnya.

Priyo menegaskan, kalau dilihat substansi surat dari pimpinan Banggar itu karena mereka merasa tidak nyaman setelah diperiksa KPKKarena, lanjut dia, dalam menjalankan tugas mereka yang sudah diamanatkan oleh konstitusi, Banggar merasa tidak nyaman atau seperti disalahkan.

"Oleh karena itu saya ingin memberitahukan kepada khalayak ramai, untuk mahfumi perasaan pimpinan dan anggota banggar," imbuhnya.

Memang, kata Priyo, KPK berhak memanggil siapa saja

BACA JUGA: PKS: Pemanggilan Oleh Presiden Tidak Penting

Tapi, kalau pimpinan banggar dipanggil, esensi hanya ingin menanyakan seluk beluk anggaran itu, mestinya atas nama keadilan unsur pemerintah juga sama dipanggil"Baru itu adil.  Seperti memanggil Menteri Keuangan, Kepala Bappenas," katanya.

Kendati demikian, dia membantah menyarankan KPK memanggil Menkeu dan Kepala Bappenas"Kami hormati kewenangan KPKTapi, harus tenggang rasaKecuali terhadap mereka yang diindikasikan, silahkan diperiksaTp kalau masalah kebijakan, semua tidak akan mau," katanya"Tidak ada kata-kata keinginan memboikot (oleh Banggar).

Menurut dia, baru di Pemerintahan Presiden SBY ini jumlah anggaran sangat luar biasa besar, menembus Rp1.500 triliun"Tapi, yang hanya bisa dibahas oleh Badan Anggaran itu hanya 15 sampai 20 persenPraktis postur anggaran masih ditentukan menkeu dan kabinet jajaran menteri," jelasnya.

Priyo menyarankan agar banggar bekerja dengan baik sambil menunggu ikhtiar pimpinan untuk mengundang penegak hukum(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasruddin Tewas Ditembak Dua Pistol