jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berupaya membangun kemandirian dalam pendanaan. Caranya adalah dengan menampung iuran kader dalam rekening khusus partai.
Rencananya, partai pimpinan Megawati Sokarnoputri itu akan mengenalkan rekening resmi keuangan partai ke publik, besok (20/10). Momentum itu sengaja dipilih bertepatan dengan satu tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
BACA JUGA: Politikus NasDem Persilakan Ambil Jabatan Jaksa Agung, Tapi...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, rekening itu untuk gotong royong kader. Menurutnya, pembukaan rekening gotong royong itu juga dalam sebagai bentuk implementasi Trisakti tentang kemandirian berpolitik dan ekonomi.
"Kedaulatan di bidang politik tidak bisa dilepaskan dalam mewujudkan keberdikarian di bidang ekonomi. Keduanya saling terkait," ujar Hasto dalam rilisnya ke media, Senin (19/10).
BACA JUGA: Wouw... Istana Ternyata Blokir Pengamat dan Media yang Kritisi Jokowi
Lebih lanjut Hasto mengatakan, hal yang perlu dihindari adalah jebakan utang. Hal itu pula yang harusnya diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia menyebut sejak era Orde Baru, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu dibuat defisit. Selanjutnya, defisit APBN itu ditutup dengan utang.
BACA JUGA: Kapolri: Sangat Bodoh Level Pimpinan Memprovokasi
Padahal, katanya, utang juga berimplikasi pada masalah politik. “Padahal politik utang inilah yang menjadi simbol melemahnya kedaulatan di bidang politik," ujarnya.
Sedangkan Wakil Bendahara Umum DPP PDIP Juliari Batubara mengatakan, rekening partai di dua bank itu akan digunakan untuk menampung uang iuran kader. Selain itu, uang-uang sumbangan dari pihak lain yang sejalan dengan ideologi dan garis politik PDIP juga akan ditampung di rekening resmi partai itu.
Namun, katanya, PDIP juga akan menyiapkan pola pertanggung jawaban penggunaannya. Karenanya, partai pemenang Pemilu 2014 itu juga menggandeng akuntan publik ternama.
“PDIP menjadi partai pertama yang merancang konsepsi keuangan partai secara berdikari. Nanti secara periodeik rekening dana gotong royong itu akan diaudit,” tuturnya.(ara/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum DPRD dan Bupati Lumajang Diduga Terima Aliran Dana Tambang Pasir Ilegal
Redaktur : Tim Redaksi