jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, pemindahan ibu kota negara harus dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.
Mulai dari memperhitungkan estimasi anggaran, lokasi hingga waktu yang dibutuhkan.
BACA JUGA: Pertamina Mulai Siapkan Skenario Jika Ibu Kota RI Pindah ke Palangka Raya
"Jadi mesti ada kalkulasi semuanya, dihitung dengan betul. Makanya saya sepakat dengan wacana itu, tapi mungkin tidak saat ini. Maksud saya jangan tergesa-gesa," ujar Syamsuddin di Jakarta, Rabu (12/7).
Syamsuddin mencontohkan terkait estimasi waktu pemindahan, penting dikaji secara rinci agar jangan sampai membebani Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jangka pendek.
BACA JUGA: Benarkah Bung Karno Ingin Memindahkan Ibu Kota? Sepertinya Tidak
"Estimasinya mungkin sepuluh tahun, agar tidak membebani APBN dalam jangka pendek. Kan enggak mungkin pemindahan hanya dalam satu dua tahun ke depan, itu mustahil," ucapnya.
Saat ditanya di mana lokasi terbaik untuk ibu kota negara yang baru, Syamsuddin menilai tidak masalah apakah nantinya pemerintah memilih sejumlah daerah di Kalimantan maupun Sulawesi.
BACA JUGA: 2 Hal Ini Bikin Palangka Raya Tak Layak Jadi Ibu Kota
"Sebaiknya di luar Jawa. Mau di Kalimantan atau Sulawesi. Tapi jangan Sumatera sebab letaknya di Indonesia bagian barat," pungkas Syamsuddin.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mau Tahu Biaya Memindahkan Ibu Kota? Luar Biasa!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang