jpnn.com - JAKARTA - Desakan terhadap Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle kabinetnya dinilai sangat kental dengan kepentingan politikus ketimbang perbaikan kinerja pemerintahan. Apalagi jika dikaitkan dengan hasil survei terakhir yang menunjukkan kepuasan publik terhadap pemerintahannya yang kini tengah menanjak.
"Jika hasil survei Syaiful Muzani Rersearch Counsulting (SMRC) valid, seharusnya bukan mengganti menteri, tapi mengapresiasi menteri karena telah berada dalam tim yang menjadikan masyarakat puas atas kerja kabinet. Kalau toh masih ada yang kurang, maka itu wajar dan cukup perbaikan saja," kata komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida, Senin (25/7).
BACA JUGA: Jaksa KPK Belum Puas Jawaban Ahok
Mengganti menteri lanjutnya, tidak jaminan akan menggenjot tajam kinerja. Bahkan sangat mungkin terjadi kinerja kabinet anjlok bahkan buruk. Sebab ujar dia, figur baru harus menyesuaikan dengan program dan lingkungan kerjanya. Proses ini butuh waktu untuk bisa kerja dalam ritme birokrasi.
Selain itu, Ida menjelaskan tahun produktivitas kerja bagi para pejabat politik hanya tinggal beberapa bulan lagi. Pada tahun 2017 nanti para pejabat, termasuk menteri dari partai politik sibuk melakukan konsolidasi dan bekerja untuk kepentingan partai politik dan dirinya menghadapi pemilu tahun 2019.
BACA JUGA: Ternyata Ini Isi WhatsApp Salim Segaf ke Fahri Hamzah
"Maka jabatan sebagai menteri bukan mustahil hanya akan dijadikan lahan untuk mengisi pundi-pundi partai politik dan pribadinya untuk bertarung 2019. Begitu juga dengan loyalitas, para menteri akan terbagi kepada presiden dan pimpinan parpolnya," papar Ida.
Menurut mantan Wakiil Ketua DPD RI itu, ada dua hal yang perlu diingat oleh presiden. Pertama, terkait komitmen atau janji politiknya bahwa tidak akan bagi-bagi jatah jabatan menteri sebagai kompensasi dukungan politik. Apalagi juga berjanji akan menghadirkan kabinet yang profesional.
BACA JUGA: Sunny Ungkap Isi Percakapannya dengan Sanusi di Sidang Tipikor
Kedua ujarnya, komitmen terhadap para parpol pendukung sejak awal. Seharusnya tidak boleh dikecewakan atau disingkirkan hanya dengan alasan berbagi kepada parpol yang memberi dukungan belakangan.
"Apalagi faktanya parpol pendukung dan kadernya yang ada di kabinet sekarang tetap menunjukkan loyalitasnya yang tinggi kepada Presiden Jokowi. Di sisi lain, sebagian parpol yang belakangan memberi dukungan berada pada posisi berhadapan, bahkan tak sedikit yang secara terbuka frontal menyerang dengan hujatan saat kampanye pilpres 2014 lalu," ungkap Ida. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teken Sprinlidik, Ketua KPK Pastikan Nurhadi Diselidiki
Redaktur : Tim Redaksi