jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan kontroversial Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno yang mengatakan "rakyat tidak jelas", berbuntut panjang.
Ini terkait laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendukung KPK yang Menkopolhukam ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, dengan dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana Pasal 310 dan 311 KUHP. Tak hanya itu, desakan publik agar Tedjo di-reshuffle dari Kabinet Jokowi-JK pun menguat.
BACA JUGA: Akun Facebook dan Twitter Jokowi Palsu, Netizen: Terkena Virus Tedjo Ya?
Namun, Wapres JK menilai jika desakan reshuffle atau perombakan kabinet untuk beberapa menteri yang kinerjanya dinilai kurang bagus sepanjang 100 hari pemerintah Jokowo - JK, masih terlalu dini.
Namun, presiden memang punya hak prerogatif untuk mengevaluasi para menterinya kapan saja diinginkan. "Tapi kalau sekarang ya belum lah, masak baru 100 hari di-reshuffle," katanya.
BACA JUGA: Pengamat Beber Bukti KIH tak Sejalan dengan Jokowi
Pengamat politik dari Universitas Nasional, Firdaus Syam, juga menyarankan Jokowi tidak perlu melakukan perombakan kabinetnya.
"Tidak perlu bongkar-pasang kabinet, nanti Jokowi malah tambah pusing," ujar Firdus kepada JPNN.
BACA JUGA: JK Juga Nasehati Menteri Tedjo
Alasannya, sumber masalah utama ada pada diri Jokowi sendiri. Dimana, menurutnya, Jokowi belum matang memenej pengaruh eksternal yang punya kepentingan. Siapapun menterinya, jika Jokowi belum bisa lepas dari pengaruh eksternal yang sarat kepentingan, ya sama saja.
"Jadi sumbernya masalah kematangan, leadership. Itu yang mesti diperbaiki," imbuhnya. (owi/end/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Cara WNI di Australia Dukung KPK
Redaktur : Tim Redaksi