jpnn.com, KUTAI TIMUR - Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kutai Timur (Kutim) mengaku tidak punya pegawai yang menguasai hal teknis sektor mineral dan batuan (minerba).
Akibatnya, hasil pajak daerah yang bersumber dari sektor tersebut jadi kurang maksimal
BACA JUGA: Uang dari Tuyul Bisa Dikenai Pajak, Begini Penjelasannya
"Kami cukup kesulitan untuk mengelolanya. Karena SDM-nya belum ada, jadi kurang maksimal. Padahal, kami lagi giat-giatnya untuk meningkatkan PAD," ujar Kepala Bappenda Kutim Musyafa, seperti diberitakan Bontang Post (Jawa Pos Group).
Dia menerangkan, sebelumnya yang mengurusi dan menghitung besaran pajak tersebut dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
BACA JUGA: Misbakhun Puji Kesuksesan Presiden Jokowi Jalankan Tax Amnesty
Namun, karena kewenangan telah dicabut dan dilimpahkan ke provinsi, sehingga instansi tersebut pun dihapus.
"Nah, karena tak ada SDM, untuk perhitungan besaran pajaknya kami minta ke masing-masing perusahaan. Karena mereka lebih paham," lanjutnya.
BACA JUGA: Ssttt, Ada Politikus Menunggak Pajak Kendaraan
Musyafa mengakui, potensi pajak Minerba, khususnya galian C di Kutim sebenarnya cukup besar. Belum lagi aktivitas perusahaan perkebunan yang tentu membutuhkan minerba.
Seperti untuk membuka akses jalan, meratakan perbukitan dengan mengambil tanah serta batuan, dan berbagai kegiatan lainnya.
"Makanya, untuk dapat tetap memungut pajak tersebut, kami mengandalkan kepercayaan penuh pada perusahaan," sebut Musyafa.
Dia menambahkan, tahun ini PAD yang diperoleh dari pajak sektor minerba sekitar Rp 2,5 miliar. Angka ini tercatat sudah melampaui target Rp 1,5 miliar.
"Tentu kalau SDM kami sudah ada, PAD yang diperoleh bisa ditingkatkan lagi," tutupnya. (aj)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tukul Pilih Taat Bayar Pajak biar Enak
Redaktur & Reporter : Soetomo