Tak Sodorkan Kader, PDI-P Pilih Pasrah

JAKARTA - DPP PDI-Perjuangan hingga saat ini belum juga menentukan sikap politik terhadap pemerintahan SBY-BoedionoKarenanya, PDI-P memilih bersika[ pasrah dengan apapun yang akan dilakukan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyusun kabinetnya.

"Semua terserah Presiden Terpilih, karena dalam menentukan para menteri itu adalah hak prerogatif presiden

BACA JUGA: Besok PDIP Tentukan Sikap

PDI-P sendiri tidak akan mengirimkan nama-nama kadernya untuk duduk di kabinet," kata Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung Wibowo, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, usai sidang paripurna, Senin (19/10).

Walau demikian, lanjutnya, paling lambat Selasa (20/10) besok PDIP akan menetukan sikap mengenai posisi politik partai ke depanSubstansinya, satu dari dua pilihan, apakah akan ikut bergabung dalam pemerintahan atau tidak

BACA JUGA: MPR Segera Bentuk Panitia Ad Hoc

Sebab, lanjut Pram, dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal konsep oposisi ataupun koalisiYang ada hanya fungsi-fungsi check and balances yang harus dilakukan oleh DPR.

“Ke depan, PDIP tidak mau lagi terjebak dalam dikotomi oposisi atau koalisi karena kita sadar betul dalam sistem presidensial tidak dikenal yang namanya oposis atau koalisi, yang ada hanya penyeimbang atau chek and balances

BACA JUGA: Tifatul Menteri, PKS Segera Suksesi

Kemungkinan fungsi itu yang akan kita perankan," ungkap Pramono, yang akrab disapa Pram.

Dalam konteks itu, tidak ada kewajiban bagi PDIP untuk mengirimkan nama-nama kadernya ke presiden terpilih untuk duduk di kabinet“Ada distorsi yang harus diluruskan, kami tidak pernah mengusulkan nama karena kami tidak bermental meminta-minta,” tegasnya.

Saat ditanya, bagaimana kalau Presiden terpilih SBY meminta kader PDI-P untuk ikut bergabung dalam kabinet? Pramono, yang juga Wakil Ketua DPR itu menegaskan bahwa permintaan tersebut akan disampaikan langsung kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri"Terserah ketua umum nantinya," tegas Pram.

Selain itu Pram juga menyatakan betapa sulitnya posisi Ketua Umum PDI-P untuk mengambil keputusan karena memang tidak ada satupun mandat dalam Rakernas yang mengantispasi keadaan yang saat ini terjadiKarena itu, DPP PDI-P saat ini lebih berkonsentrasi untuk menyusun langkah-langkah penting dan strategis kedepan untuk menjaga identitas partai sebagai simbol kaum Marhain”Jadi itulah hal penting yang saat ini dikawal oleh partai," imbuhnya(fas/awa/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Patrialis Bakal Geser Andi Mattalata