jpnn.com - JAKARTA - DPR sudah menyadari besarnya potensi penyelewengan dana aspirasi Rp 20 milyar per anggota. Karena itu, anggaran tersebut tidak dikelola langsung oleh masing-masing anggota dewan.
"Kami juga tidak mau masuk penjara hanya karena Rp 20 milyar," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Sarmudji dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/6).
BACA JUGA: Hadiri Rapimnas Golkar Kubu Ical, Teriakan Prabowo Presiden Bergema
Sarmudji menjelaskan, dana aspirasi nantinya akan dimasukan kedalam APBN. Dari sana, dana disalurkan ke masing-masing daerah sesuai peruntukan dan dianggarkan di APBD.
Sementara, wewenang anggota dewan, lanjut Sarmudji, hanya sebatas mengusulkan proyek apa yang akan dibiayai oleh dana aspirasi. "Ini yang perlu diklarifikasi, andaikan Rp 20 milyar itu tembus, dianggarkannya di APBN. Keluarnya itu melalui APBD. Yang kerjakan tetap eksekutif," imbuh Sarmudji.
BACA JUGA: DPR Periode 2009-2014 Dituding Sebagai Arsitek Dana Aspirasi
Anggota Komisi VI DPR ini tegas membantah tudingan bahwa dana aspirasi hanya akal-akalan untuk melegalkan politik uang. Menurutnya, DPR hanya ingin membantu realisasi pembangunan di dapil masing-masing anggota.
"Ini untuk atasi lack (kekurangan) saja. Karena ada jembatan di Banten di mana anak-anak nyebrang dengan taruhan nyawa, tapi pemerintah gak perbaiki-perbaiki," pungkas Sarmudji. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Politikus Golkar Sebut Dana Aspirasi Cuma Secuil Dari APBN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usulkan Dana Aspirasi, Anggota DPR Dituding Ingin Jadi Sinterklas
Redaktur : Tim Redaksi