jpnn.com, SIDOARJO - Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) mendapat tambahan alokasi anggaran Rp 115 miliar. Dengan tambahan tersebut, PUPR kini dibebani tugas membelanjakan anggaran Rp 735 miliar.
Sebelumnya, dalam APBD 2018, PUPR mendapat porsi anggaran Rp 620 miliar. Penambahan tersebut diajukan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018. Besarnya tambahan itu seiring bertambahnya kekuatan APBD 2018. Saat ini total anggaran yang diajukan dalam PAK mencapai Rp 4,9 triliun. Jumlah tersebut bertambah Rp 400 miliar dari sebelumnya.
Penambahan anggaran itu kemudian dialirkan ke PUPR serta dinas perumahan dan permukiman (perkim). Jika PUPR digerojok Rp 115 miliar, anggaran untuk dinas perkim ditambah Rp 11 miliar. Alokasi untuk dinas perkim pun menjadi Rp 89 miliar dari sebelumnya yang "hanya" Rp 77 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyebutkan, penambahan anggaran itu harus disikapi positif. Dengan peningkatan dana tersebut, seluruh kebutuhan pembangunan yang dirancang organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan tercukupi. Terutama OPD teknis seperti PUPR yang mengurusi jalan, bangunan, dan sungai.
Dengan tambahan itu, OPD harus mulai berubah, tidak lagi saklek mengerjakan kegiatan yang sudah dirancang. Namun, ketika ceruk anggaran ditambah, dinas harus bisa menyerap dengan maksimal. "Ini tantangan bagi dinas dan seharusnya bisa dijalankan," ujarnya.
Pria yang juga ketua Komisi C DPRD Sidoarjo itu memisalkan PUPR. Saat PAK, dinas pembangunan tersebut tidak mengajukan tambahan anggaran. Hal itu dilakukan lantaran PUPR khawatir alokasi dana yang diberikan tidak terserap. Dengan demikian, sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) bertambah.
Menurut Nasih, kekhawatiran tersebut harus dihilangkan. Sebaliknya, PUPR harus menjawab tantangan yang diberikan tim anggaran. Apalagi, tanggung jawab PUPR sangat besar. Misalnya, normalisasi sungai dan pembebasan lahan frontage road.
"Gelontoran anggaran ini tentu bisa untuk tambahan pembebasan lahan FR. Tahun ini kami berharap seluruh kebutuhan lahan itu terpenuhi," ucap pria yang juga sekretaris DPC PKB Sidoarjo tersebut.
Namun, dewan tetap mengingatkan agar PUPR cermat mengoptimalkan anggarannya. Serapan harus dihitung dengan cermat. "Jangan sampai silpa yang membengkak tahun lalu terjadi lagi," pesan anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sudjalil. Terlebih, saat ini sudah mendekati akhir tahun. (aph/c20/fim)
BACA JUGA: Tari Yuk Kupang akan Pecahkan Rekor Muri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agar Pembebasan Lahan Tuntas, Pemkab Siap Tambah Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi