jpnn.com - Oleh Hironimus Hilapok
Ketua Presidium DPC Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura Periode 2001-2003
BACA JUGA: Ketua Fraksi Golkar Bujuk Australia Buka PT di Papua
Tentang Kongres dan MPA PMKRI
Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) yang pada tanggal 25 Mei 2018 ini akan genap berusia 71 tahun, dalam perjalanannya telah melahirkan banyak tokoh yang ikut terlibat dalam membangun bangsa ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional (Cabang). Mengacu dari sejarah PMKRI, oragnisasi ini lahir dari hasil fusi beberapa organisasi seperti Katholieke Studenten Vereninging (KSV) dan Perserikatan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Yogyakarta yang hadir dalam kongres I PMKRI yang dilaksanakan pada tanggal 9-11 Juni 1950 di Yogyakarta.
BACA JUGA: Menteri Yohana: Saya Mama Papua, Sakit Rasanya Mendengar Itu
Berlanjut dari kongres I itulah maka pada tanggal 22-28 Januari 2018 yang lalu telah berlangsung Kongres Nasional XXIX dan Sidang MPA XXX di Palembang, Sumatera Selatan dan mencatat sejarah pertama kali seorang Presiden hadir dan membuka acara kongres dan Sidang MPA PMKRI.
Selama perjalanan Pengurus Pusat (PP) PMKRI, baru awal tahun 2000-an, ada perwakilan mahasiswa se-Tanah Papua dalam PP PMKRI. Setelah itu setiap kepengurusan selanjutnya mulai dipertimbangkan ada perwakilan mahasiswa se-Tanah Papua di dalam kepengurusan PP PMKRI.
BACA JUGA: Zulhasan Jadi Tamu Kehormatan Pesta Rakyat Papua Barat
Situasi itu tercipta juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktifitas mahasiwa katolik di kampus seperti Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) maupun di luar kampus seperti PMKRI di seluruh Tanah Papua. PMKRI yang saat itu sudah ada seperti PMKRI Cabang Sorong, Fak-Fak, Manokwari, Nabire, Merauke dan Jayapura.
Sejalan dengan itu, baru pada tahun 2006 Kongres Nasional XXV dan Sidang MPA XXIV PMKRI dilaksanakan di Jayapura melalui putusan Kongres dan MPA tahun 2004 di Manado.
Pada Sidang MPA tahun 2006 itulah pertama muncul calon ketua PP PMKRI dari Tanah Papua yang tidak tanggung-tangung memunculkan dua kandidat yaitu saya sendiri (Hironimus Hilapok) sebagai Wakil Sekjend PP Periode 2004-2006 dan Mervin Sadipun Komber sebagai Komda Papua Maluku PP periode 2004-2006.
Dalam proses pemilihan pada putaran kedua, saya (dari PMKRI Cabang Jayapura) kalah 1 suara dari Tommy Jematu (dari PMKRI Cabang Jakarta Timur) yang belakangan diketahui bahwa proses kemenangan saudara Tommy Jematu tersebut diraih dengan cara-cara yang penuh dengan kecurangan.
Yang lebih fatal lagi adalah bahwa saudara Tommy Jematu telah di Droup Out dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara pada tanggal 21 Februari 2006 sebelum pelaksanaan kongres dan MPA di Jayapura yang terjadi pada bulan November 2006. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari STF Driyarkara yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua I STF Driyarkara saat itu Dr. J.B. Hari Kustanto.
Buntut dari pelaksanaan MPA tahun 2006 tersebut maka muncul dua kelompok PP PMKRI, yang satu berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi I di bawah kepemimpinan Ketua Tommy Jematu dan Sekretaris Jenderal Mervin Sadipun sedangkan yang lainnya berkantor di Buncit Raya dengan Ketua Tri Adi Sumbogo dan Sekjen Vincentius Lokobal. Perpecahan itu berlangsung kurang lebih 6 tahun. Pada tahun 2013 mulai dilakukan konsolidasi untuk menyatukan dan itu berhasil dilakukan.
Kebesaran hati dari Saudara Yohanis Sahat Marulitua Lumbanbatu sebagai Mandataris MPA Medan 2012 (versi Buncit Raya) yang bekerja keras dan itu tidak bisa dipungkiri peran sentral dari Saudara Lidya Natalia Sartono sebagai mandataris MPA Surabaya 2013 (versi Sam Ratulagi I). Yang akhirnya semua bisa bersatu lagi di Kongres XXIX dan Sidang MPA XXVIII di Jakarta tahun 2016.
Kemudian lebih spektakuler lagi, dalam Kongres XXX dan Sidang MPA XXIX di Palembang di bawah Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Saudara Angelus Wake Kako yang menempatkan posisi PMKRI sebagai organisasi yang diperhitungkan dalam kancah pergerakan dan pembinaan di Indonesia. Dalam hal ini patutlah secara pribadi saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Yohanes Sahat ML, saudari Lidya Natalia Santoso dan Saudara Angelo Wake Kako.
Rasis di PMKRI?
Selama 12 tahun, sejak MPA tahun 2006 di Jayapura sampai dengan MPA tahun 2018 di Palembang, begitu banyak gejolak terjadi dalam tubuh PMKRI, MPA selalu menjadi dinamika yang menarik, sebagai orang yang pernah menjadi kandidat Ketua Presidium PP PMKRI pada MPA tahun 2006 di Jayapura, kami juga tidak luput dari dinamika tersebut.
Setelah 12 tahun sejak MPA tahun 2006 di Jayapura tersebut, barulah muncul lagi kandidat Ketua Presidium putra Papua pada MPA tahun 2018 di Palembang, Saudara Yusuf Hubi, S.Hut. M.Si, mantan Ketua PMKRI Cabang Manokwari periode 2013-2015.
MPA Jayapura maupun MPA Palembang adalah pertarungan antara Papua dan NTT yang mana kedua-duanya dimenangkan oleh kandidat asal NTT. Yang menarik dari kedua MPA itu adalah ada ‘black campaign’ yang sama dimainkan oleh kandidat lain untuk menjatuhkan kandidat dari Papua dengan mengatakan bahwa para kandidat ketua Presidium asal Papua dekat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau dekat dengan Jaringan Papua Radikal (kiri).
Sepertinya para kandidat atau tim sukses bahkan cabang-cabang yang terpengaruh oleh kampanye jenis ini sangat meragukan ke-Indonesia-an dari kandidat-kandidat yang muncul dari Tanah Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kader-kader PMKRI sendiri kurang yakin terhadap proses pembinaan (berjenjang) internal organisasi yang dilakukan seperti Masa Penerimaan Anggota Baru dan Masa Bimbingan (MPAB-Mabim), Latihan Kepemimpinan Kader (LKK), Konferensi Studi Regional (KSR) maupun Konferensi Studi Nasional (KSN).
Khusus untuk MPA 2018 di Palembang, saya mencatat ada kehebohan yang lain muncul, dan menurut saya ini sangat Rasis, yang mana ditemukan pesan yang kirim oleh pihak tertentu kepada beberapa ketua Cabang yang bunyinya seperti berikut: Ketua, tolong ke Jipik Demi perhimpunan.
Jika kita melihat konteks kalimat ini, bahwa si pengirim ingin menyampaikan pesan kepada penerima bahwa yang bisa membawa perhimpunan ke arah yang lebih baik adalah Jipik (Juventus Prima Yoris Kago) bukan yang lainnya. Dalam hal ini kebetulan yang menjadi lawan terberat Jipik adalah saudara Yusup Hubi calon dari Papua.
Kalimat “demi perhimpunan” ini menurut saya, tidak etis dilakukan oleh seorang kader PMKRI yang mengedepankan nilai fraternitas dan yang lebih fatal lagi jika yang dimaksud pengirim pesan tersebut di sini adalah bahwa calon dari Tanah Papua (Saudara Yusuf Hubi) belum atau tidak mampu untuk memimpin organisasi nasional seperti PMKRI.
Saya merasa peristiwa ini sudah melecehkan tema besar dalam Kongres Nasional PMKRI 2018 di Palembang yang adalah “membumikan Pancasila Menuju Indonesia Berdaulat” dan dengan tema MPA yang adalah “Revitalisasi Transformasi Organisasi menuju Habitus Baru PMKRI”. Bagaimana kita berharap seluruh anggota PMKRI yang datang pada Kongres dan MPA di Palembang dapat membumikan nilai-nilai Pancasila apabila masih ada kader PMKRI yang masih mengkotak-kotakan kader tertentu atau mengkotak-kotakan wilayah tertentu sebagai orang atau wilayah yang kurang atau tidak mampu?
Sebagai organisasi Kader yang menjunjung tinggi Fraternitas
PMKRI sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan, kekuasaan harus di share dengan cara kompromi yang adil dan merata tidak seperti organisasi politik seperti partai politik kekuasaan harus direbut. Merebut kekuasaan dalam organisasi pembinaan dan perjuangan seperti PMKRI dapat dilakukan sejauh kita masih mempertimbangkan nilai-nilai seperti pemerataan dalam rangka membangun persaudaraan (Fraternitas).
Pengalaman sejarah di PMKRI selama ini memang sudah mulai terbangun dengan baik. Hal ini terlihat dari kader-kader PMKRI yang pernah menduduki posisi ketua PMKRI dari paling tidak tercatat ketua PMKRI sudah pernah diduduki oleh kader-kader PMKRI dari etnis Jawa sebanyak 14 orang, NTT dan Bali sebanyak 12 orang, Sumatera 3 orang, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan masing-masing 1 orang. Sedangkan dari Tanah Papua belum ada yang pernah merasakan kursi Nomor 1 di PMKRI tersebut.
Dari catatan ini menunjukkan bahwa kader dari etnis Jawa dan NTT yang menyumbangkan kadernya lebih banyak yaitu Jawa 14 orang dan NTT 12 orang. Perlunya sebuah pemerataan distribusi kader sebagai sebuah kontribusi PMKRI dalam melahirkan tokoh-tokoh nasional.
Sebagai kader PMKRI, dalam aksinya baik sewaktu menjadi anggota PMKRI maupun setelah menjadi alumi, semangat tiga benang merah yakni Kristianitas, Intelektualitas dan Fraternitas harus menjadi kekuatan.
Yang dimaksud dengan Kristianitas adalah Keberpihakan kepada kaum tertindas dengan Yesus sebagai teladan gerakan. Yang dimaksud Intelektualitas adalah penguasaan ilmu pengetahuan harus diabdikan bagi kesejahteraan umat manusia. Sedangkan Fraternitas adalah penghargaan yang sama kepada sesama umat manusia sebagai wujud persaudaraan sejati dalam solidaritas kemanusiaan yang menembus sekat-sekat primodial.
Papua menjadi Kenangan
Fenomena munculnya kandidat dari Papua pada Kongres PMKRI baik tahun 2006 maupun 2018 menjadi menarik karena konstalasi pendukungnya selalu datang dari daerah-daerah yang posisi orang katolik bukan mayoritas atau dominan seperti cabang-cabang dari Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan beberapa dari Sumatera. Ini menunjukkan bahwa ada suara-suara orang Katolik yang harus didengar dari daerah-daerah tersebut.
Banyak terjadi pelanggaran HAM di Papua, Penguasaan Lahan masyarakat adat, perusakan/pembakaran gereja dan lain sebagainya terjadi di daerah-daerah tersebut. Justru keberpihakan pada kaum tertindas itu bisa nampak dan lebih banyak terjadi di daerah tersebut di atas.
Papua yang kadangkala menjadi sorotan dunia Internasional juga luput dari pandangan mata PMKRI secara nasional, banyak kasus yang terjadi seperti pelanggaran HAM, busung lapar, Illegal Logging, migrasi umat katolik dan lain-lainnya. Hal-hal ini juga selalu didorong oleh teman-teman cabang dalam event-event nasional maupun regional agar menjadi perhatian bersama.
Bertolak dari hal-hal tersebut kadang muncul riak-riak kecil untuk mendirikan organisasi mahasiswa Katolik sendiri seperti apa yang dilakukan beberapa waktu lalu paska kongres PMKRI di Palembang, yang mana PMKRI cabang-cabang se-Tanah Papua mendeklarasikan diri keluar dari PMKRI secara nasional dengan nama Gerakan Mahasiswa Katolik Se-Tanah Papua (GMK Se-Papua).
Jika hal ini benar terjadi maka, akan menjadi preseden buruk bagi pergerakan mahasiswa Katolik di Indonesia dan PMKRI secara nasional kehilangan 10 cabang se-Tanah Papua.
Penutup
Sejalan dengan Visi PMKRI secara nasional yang adalah terwujudnya Keadilan Sosial, Kemanusiaan dan Persaudaraan Sejati dan misi yang begitu indah “Berjuang dengan terlibat dan berpihak pada kaum tertindas melalui kaderisasi intelektual populis yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan dan Persaudaraan sejati”, PMKRI semestinya menjadi organisasi yang selalu mempersiapkan kader yang siap terlibat dan berpihak pada kaum tertindas dan dalam aksinya tidak memandang asal daerah atau suku.
Dalam aksinya selalu dijiwai oleh semangat tiga benang merah yaitu Intelektualitas, Kristianitas dan Fraternitas. Para kader PMKRI harus menjadi penyambung lidah rakyat yang tertindas, selalu memperjuangkan nilai-nilai kekatolikan baik yang sifatnya etika atau moral. Jika demikian harapannya kelak jika kader-kader tersebut berada di “Dunia Nyata” masing-masing mereka akan menjadi agen perubahan dan yang lebih penting selalu berguna untuk gereja dan Tanah Air (Pro Ecclesia et Patria)***
Catatan Penulis:
Sebuah catatan refleksi yang tercecer di pinggir Jalan Samratulangie No 1 Menteng Jakarta Pusat dan dirangkai dengan pengalaman pribadi dari tahun 2006-2018, mengalami dan melihat jatuh dan bangunnya PMKRI sebagai sebuah organisasi Pembinaan dan Perjuangan.
BACA ARTIKEL LAINNYA... PON 2020, Papua Bangun Lapangan Kriket Standar Internasional
Redaktur : Tim Redaksi