jpnn.com - SERANG – Massa honorer di Provinsi Banten menyiapkan aksi demo besar-besaran di Gedung DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Aksi unjuk rasa yang rencananya melibatkan 10 ribu massa honorer itu berkaitan dengan kebijakan penghapusan honorer atau non-ASN di seluruh instansi pemerintahan, pusat dan daerah per 28 November 2023.
BACA JUGA: Calon PPPK Guru Formasi 2022 yang Belum Terima SK, Ini Tenggat Waktu Lengkapi Berkas
Para non-ASN dari Banten itu merupakan bagian dari sekitar 2,3 juta honorer khawatir terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal jika kebijakan penghapusan non-ASN benar-benar diterapkan per 28 November 2023 mendatang.
MenPAN-RB Azwar Anas dalam berbagai kesempatan mengatakan pemerintah akan mencari solusi jalan tengah, yakni mengangkat honorer menjadi PPPK Part Time atau PPPK Paruh waktu bagi non-ASN yang bekerjanya tidak perlu penuh waktu.
BACA JUGA: Tak Semua PPPK 2 Tahun Nilai Baik Terima Kenaikan Gaji Berkala, Jangan Kaget
Azwar Anas menyebut honorer petugas kebersihan sebagai contoh jenis non-ASN yang kemungkinan menjadi PPPK Part Time.
Namun, belum ada penjelasan gamblang bidang kerja honorer apa saja yang berpeluang jadi PPPK Part Time. Juga, siapa yang berhak menjadi PPPK full time.
BACA JUGA: Tips Sederhana agar PPPK Mendapat Kenaikan Gaji Istimewa, Full Senyum deh
Wacana PPPK Part Time disebut-sebut akan diatur dalam RUU Revisi UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), yang akan mulai dibahas lagi pertengahan Agustus 2023.
Demo Honorer Banten 7 Agustus
Ketua Honorer Banten Taufik Hidayat mengatakan aksi unjuk rasa massa pegawai non-PNS akan dilaksanakan 7 Agustus 2023, diikuti Forum Tenaga Honorer dari delapan kabupaten/kota di provinsi tersebut.
"Kami akan menggelar demonstrasi pada 7 Agustus 2023," ucap Taufik, Selasa (25/7), dikutip dari JPNN Banten.
Taufik menyebut massa honorer yang ikut aksi unjuk rasa sekitar 10 ribu orang.
"Demonstrasi nanti akan diikuti kurang lebih 10 ribu tenaga honorer," ujarnya.
"Kami akan demo di Kantor DPR RI dan KemenPAN-RB di Jakarta," tambahnya.
Dia menjelaskan aksi demo digekar di depan Gedung DPR RI dan Kantor KemenPAN-RB karena daerah belum dapat memberikan kepastian soal nasib tenaga honorer yang terancam dihapuskan.
"Intinya, kami menolak rencana penghapusan tenaga honorer," cetus Taufik. (mcr34/sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu