jpnn.com, JAKARTA - Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menjawab kritik dari calon presiden (capres) Anies Baswedan yang mengatakan bantuan sosial (bansos) tidak dapat menjadi solusi mengatasi kemiskinan.
Menurut pendukung Prabowo Subianto itu, bansos masih sangat diperlukan ke dalam sendi-sendi masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terdampak dalam situasi sulit.
BACA JUGA: Joget Gemoy Prabowo Tampak Sangat Bermasalah, Tak Kenal Situasi
"Bansos dapat memberikan bantuan keuangan atau barang kebutuhan pokok kepada mereka yang memerlukan, membantu mengurangi dampak kesulitan hidup," ujar Anggawira dalam keterangannya, Rabu (13/12).
Dia menuturkan bansos di negara maju tidak hanya menangani masalah krisis akibat pandemi atau bencana alam, tetapi juga mencakup tunjangan pengangguran, bantuan kesehatan, subsidi perumahan, serta program bantuan pendidikan.
BACA JUGA: Gibran Seperti jadi Pemandu Sorak saat Prabowo Diserang Anies
Di negara-negara maju, lanjut Anggawira, program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Bahkan sistem bansos di luar negeri didukung oleh perpajakan yang tinggi untuk membiayai kebijakan kesejahteraan dan menjaga keadilan sosial.
BACA JUGA: Prabowo Langsung Mengelap Dahi dan Pipi saat Ditanya Ganjar soal Pelanggaran HAM Berat
"Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan kesejahteraan sosial yang menyediakan dukungan finansial dan layanan kesejahteraan kepada warga yang membutuhkan,” kata dia.
Sebelumnya, Anies menyoroti bahwa kemiskinan merupakan masalah ekonomi dan bukan sosial.
Dia mengatakan jika tata niaga negara bagus maka bansos dianggap tidak perlu karena pendapatan pekerja sudah cukup.
Bansos sendiri membawa Indonesia mampu bangkit dari pandemi Covid-19. Kala itu, pemerintah Pemerintah pusat memberikan banyak bantuan seperti bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik gratis 450 watt, 50 persen diskon listrik pengguna 900 watt.
Pemerintah meluncurkan bansos produktif untuk 13 juta UMKM. Pemerintah kemudian memberikan bantuan lewat kartu prakerja untuk 10 orang pegawai di-PHK lewat program kartu Prakerja.
Kemudian, modal kerja darurat dalam bentuk uang tunai Rp 2,4 juta kepada 15,7 juta pekerja di luar program Prakerja, serta bantuan untuk pekerja sebesar Rp 600 ribu yang berasal dari data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga pemberian gaji ke-13. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi