jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Penggalangan Jaringan Nasional (Jarnas) Aktivis 98 Barita Ricky Tobing menanggapi tuduhan Mahfud MD terkait adanya operasi dari pihak tertentu atas tercoblosnya surat suara bergambar pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 di Malaysia.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan saat itu saat berkampanye di Banyuwangi.
BACA JUGA: Gunakan Model Prediktif, Indikator Sebut Pilpres 2024 Akan Satu Putaran
"Makin mendekati pencoblosan, Prof Mahfud selalu membuat pernyataan yang ngelantur. Seolah-olah kekalahan mereka itu akibat desain pihak tertentu,” kata Barita melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/2).
Menurut Barita, berbagai survei sejak Pilpres 2024 dihelat kerap menempatkan pasangan nomor urut 3 berada di urutan terakhir.
BACA JUGA: GPMP Deklarasikan Dukungan untuk AMIN di Pilpres 2024
Oleh karena itu, Mahfud MD diminta fokus memperbaiki peringkat tersebut dengan cara-cara yang elegan dan dicintai rakyat.
“Belasan lembaga survei itu selalu menempatkan nomor urut 3 di posisi buncit. Apakah itu juga operasi pihak tertentu? Sudahlah, jangan suka menuduh, tetapi perbaiki cara berkampanyenya,” ungkap Ricky.
BACA JUGA: Media Asing Soroti Dukungan Ulama Abu Bakar Baasyir untuk Anies di Pilpres 2024
Lebih lanjut, Ricky mengatakan tuduhan yang dilayangkan Mahfud tersebut tak dapat diterima akal sehat.
Pasalnya, sejumlah contoh yang menguntungkan pasangan nomor urut 3 kerap viral di media sosial selama kampanye berlangsung.
“Pakta integritas Kabinda Papua Barat agar memenangkan Ganjar-Mafhud hingga mobilisasi ASN di Boyolali memenangkan salah satu partai pengusung Pak Ganjar dan Prof Mahfud apakah tidak cukup? Janganlah membentuk opini selalu menjadi korban padahal pelaku,” ungkap Ricky.
Sebelumnya, Mahfud menyinggung dugaan kecurangan surat suara di Tempat Pemungutan Surat Suara Luar Negeri (TPSLN) di Malaysia yang sudah tercoblos gambar dirinya dan Ganjar.
Menurut Mahfud, hal itu bisa saja dilakukan oleh pihak lain.
"Seperti yang terjadi di Malaysia itu kan seakan-akan kami dikorbankan. Padahal itu bisa saja operasi dari pihak lain nyuruh 3 orang nyoblos, lalu diumumkan ini penjeblosan yang melanggar aturan,” ungkap Mahfud.
Mahfud pun meminta KPU segera menyelidiki kondisi tersebut. Selain itu, dia berharap KPU dapat mengumumkan kondisi yang terjadi di Malaysia.
“Oleh sebab itu, saya meminta KPU segera menyelidiki dan mengumumkan apa yang sebenernya terjadi di Malaysia," ujar Mahfud.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich Batari