Tanggapi Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Burhanuddin Singgung Nasib Hak Angket

Kamis, 11 April 2024 – 07:17 WIB
Pengamat politik sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. ilustrasi/Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat berimbas terhadap hak angket yang pernah diwacanakan Ganjar Pranowo melalui Fraksi PDI Perjuangan di DPR.

Menurut Burhanuddin, hak angket bakal layu sebelum berkembang jika pertemuan Prabowo dan Megawati terjadi. Sebab pertemuan yang akan dijembatani Puan Maharani itu membuka peluang PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA: Nasib Hak Angket, Luluk PKB: Komunikasi Tetap Jalan, Diajukan Tanpa Menunggu PDIP

“Saya membaca PDI Perjuangan membuka opsi lebar untuk bersatu dan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dan itu bisa dicek misalnya dari gestur politik yang dikirimkan oleh PDI Perjuangan mulai dari penunjukan Puan sebagai fasilitator dan jembatan untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo,” ujar Burhanuddin pada Rabu (10/4/2024).

Burhanuddin memprediksi kemungkinan besar pertemuan itu terjadi sehingga mengakibatkan nasib hak angket menjadi makin tidak jelas.

BACA JUGA: Habiburokhman Gerindra: Alhamdulillah, Hak Angket Tidak Jadi

“Yang kedua, kemungkinan besar pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Ketiga, itu makin tidak jelasnya hak angket yang sebelumnya dikoar-koarkan oleh PDI Perjuangan,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin mengaku membaca gestur politik dari PDI Perjuangan untuk membuka komunikasi dan sekaligus  masuk dalam skenario koalisi Prabowo seiring dengan layu sebelum berkembangnya hak angket yang sebelumnya disampaikan oleh Ganjar dan elite PDIP.

BACA JUGA: Dasco Bilang Begini Soal Rencana Pertemuan Mega-Prabowo

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan peran Puan menjadi sangat penting sekali sebagai langkah awal untuk menentukan kerja sama antara pemerintahan Prabowo – Gibran dengan PDI Perjuangan terjadi atau tidak, meskipun keputusan akhir ada di tangan Megawati.

“Jadi, Mbak Puan menjadi kunci apakah PDI Perjuangan bisa bergabung atau tidak. Tentu saja, keputusannya ada di Ibu Mega, tetapi kalau kita lihat faksionalisasi di PDI Perjuangan Mbak Puan yang menurut saya paling di depan dalam usaha untuk menyatukan PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo jika Pak Prabowo memenangkan terkait gugatan di MK,” ungkap Burhanuddin.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan masyarakat tentu akan sangat bersyukur apabila Prabowo dan Megawati jadi bertemu. Pasalnya, mayoritas masyarakat ingin suasana yang tenang dan damai dalam pemerintahan mendatang, apalagi di momen lebaran seperti sekarang ini.

“Pertama, sebelum bicara soal tawar-menawar politik bagaimanapun kalau misalnya Pak Prabowo bertemu Ibu Mega, itu satu hal yang patut kita syukuri bersama. Sebab bagaimanapun publik masyarakat umum membutuhkan sinyal perdamaian dari para elite partai mereka,” ujar Burhanuddin.

“Kalau misalnya keduanya bertemu itu satu sinyal yang sangat positif buat publik apalagi di masa lebaran seperti sekarang ini,” ujar dia.

Tentunya, kata Burhanuddin pertemuan politik tidak hanya sebatas silaturahmi melainkan dibumbui rencana kerja sama seperti apa yang nanti bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

“Pertemuan kedua tokoh ini tentu saja tidak sekadar silaturahmi lebaran. Pasti ada pembicaraan berkaitan dengan skenario depan dan sangat dimungkinkan pembicaraan itu juga berkaitan dengan semacam pertimbangan atau penjajakan jika PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan,” katanya.

Namun, lebih jauh Burhanuddin mengatakan penentu utama dalam pembentukan pemerintahan mendatang tetap berada di tangan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif atas pemerintahannya.

“Saya kira tetap Pak Prabowo sebagai penentu utama karena bagaimanapun setelah 20 Oktober 2024 Pak Prabowo adalah presiden, kepala pemerintah, kepala negara yang mendapatkan hak prerogatif untuk membentuk pemerintahan dan dalam tata negara kita,” bebernya.

“Presiden memiliki banyak sekali kekuatan yang disebut dengan istilah presidential powers dan itu yang membuat banyak partai meskipun calonnya kalah di Pilpres itu tergiur untuk masuk ke dalam pemerintahan,” ujar Burhanuddin.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler