jpnn.com - NUNUKAN – Kebutuhan masyarakat pedalaman di Kabupaten Nunukan akan sarana telekomunikasi dan informasi perlahan segera terrealisasi. Pemkab Nunukan melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Nunukan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kekominfo) RI telah mencanangkan pembangunan 23 unit Base Transceiver Station (BTS) di empat kecamatan, yang notabene merupakan daerah dengan kesenjangan informasi dan komunikasi atau biasa disebut blank spot.
Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Informatika Dishubkominfo Nunukan Sugianto Albert mengatakan, proses pembangunan BTS kini dalam tahap pematangan lahan di empat kecamatan yakni, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan lumbis Ogong dan Kecamatan Sei Manggaris.
BACA JUGA: Kisah Suami yang Rela Ceraikan Istri Karena Dilarang Ngefans Artis-artis Cantik Korea
“Beberapa hari terakhir ini, kami baru saja menyelesaikan peninjauan langsung lokasi berdirinya BTS nantinya. Untuk lokasi-lokasi itu sudah aman dan siap dibangun BTS,” ujar Albert.
Albert menargetkan pembangunan BTS yang dikerjakan mulai November 2015 nanti, ditargetkan berakhir pada Maret 2016 mendatang. Target tersebut, melihat kondisi geografis di empat kecamatan yang sebagian daerahnya sulit ditempuh via transportasi darat.
BACA JUGA: Pajero Tertabrak Babaranjang, Begini Jadinya...
“Sebenarnya kami usahakan Desember itu masyarakat sudah terlayani jaringan komunikasi, tapi melihat kondisi di lapangan kemungkinan paling lambat Maret 2016 pedalaman sudah bebas blank spot,” ucap Albert.
Program tersebut, lanjut Albert, tidak terlepas dari keinginan besar Bupati Nunukan Drs H Basri MSi dan Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani dalam mewujudkan keadilan pembangunan yang tentu menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di pedalaman, serta mendukung program Nawa Cita Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran.
BACA JUGA: Waduh, Selat Sunda Diselimuti Kabut Asap
Sebab, selama ini masyarakat pedalaman harus mengeluarkan badget lebih hanya untuk menghubungi maupun mendapatkan informasi mengenai kerabat mereka yang berada di luar daerah.
“Banyak contoh, ada masyarakat yang rela berjalan kaki satu hari satu malam hanya untuk menelpon. Belum lagi, anggota TNI yang bertugas di perbatasan harus berusaha mencari lokasi yang terlayani jaringan komunikasi untuk menghubungi keluarga mereka,” ungkap pria berdarah Krayan ini.
Selain itu, tambah Albert, program dimaksud juga merupakan upaya dalam menangkal jaringan telekomunikasi milik Malaysia yang selama ini menganggu sistem komunikasi di daerah perbatasan.
“Jadi ada tiga poin besar yang ingin kita ingin wujudkan, pertama membuka keterisolasian masyarakat akan informasi dan komunikasi, kedua mengatasi blank spot dan ketiga menangkis jaringan komunikasi milik Malaysia,” jelas Albert. (fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 23 Ribu Warga di Daerah Ini Masih Buta Aksara
Redaktur : Tim Redaksi