jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyampaikan kritikan tajam terhadap janji-janji kedua pasangan capres-cawapres, yakni Jokowi-JK dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Menurut perempuan bergelar profesor itu, paparan visi misi kedua pasangan capres-cawapres itu tidak ada satu pun yang menyinggung soal otonomi daerah. Dikatakan, janji-janji manis kedua pasangan itu akan sulit diwujudkan, jika tidak ada pembenahan pelaksanaan otonomi daerah.
BACA JUGA: Jokowi Ngetik Berita di Redaksi JPNN Grup
Hal itu penting, karena menurut Siti, di era otonomi daerah ini sudah banyak urusan yang dilimpahkan ke daerah dan hanya sedikit saja kewenangan yang diurus pusat di daerah. Kepala daerah, bisa saja punya visi-misi yang berbeda dengan visi-misi presiden, terlebih jika berbeda partai.
"Saat ini adalah era otonomi daerah, bukan lagi didominasi pusat. Kuncinya itu ada di daerah. Nah, mau diapakan otonomi daerah ini? Apa mau dihapus?" sergah Siti saat diskusi bertema "45 Hari Mengejar Suara Rakyat" di Cikini, Jakarta, kemarin (24/5).
BACA JUGA: Rhoma Irama dan Peserta Konvensi Masuk Tim Kampanye Prabowo-Hatta
Siti mengatakan hal tersebut setelah mendengar paparan tim sukses kedua pasangan capres-cawapres di diskusi itu.
Politisi PKB Abdul Kadir Kading, yang tergabung dalam timses Jokowi-JK, dengan semangat memaparkan program-program pasangan yang diusung PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura, itu.
BACA JUGA: Pastikan Yang Tak Lengkapi Syarat Akan Dicoret
Kadir mengaku sudah diskusi dengan Jokowi dan mengatakan bahwa mantan walikota Solo itu ingin ke depan membenahi birokrasi. Watak birokrasi selama ini, menurut Jokowi, bukannya melayani tapi malah ingin dilayani. Kadir juga mengatakan, Jokowi cukup gerah dengan besarnya porsi APBD dan APBD di sebagian besar daerah, untuk belanja pegawai, dan hanya sdikit porsi untuk pembangunan.
Arif Budimanta dari PDIP, juga antusias memaparkan program Jokowi-JK jika memenangkan pilpres. Antara lain akan memperbaiki pelayanan masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga janji muluk mengenai pendidikan gratis.
Laurens Bahang Dama dari DPP Gerindra, juga menyampaikan program-program Prabowo-Hatta yang disebutnya pro rakyat, yang sebenarnya juga mirip-mirip dengan programnya Jokowi-JK.
Antara lain mengenai memperbanyak beasiswa, memperbaiki infrastruktur jalan, baik jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan nasional.
Nah, setelah mendengarkan paparan kedua kubu, Siti dengan enteng langsung mengatakan," Saya belum puas karena tak ada satu pun yang menyinggung otonomi daerah."
Sekedar diketahui, di era otonomi daerah ini, pusat tidak bisa seenaknya mencampuri urusan yang sudah dilimpahkan ke daerah. Baik itu urusan kepegawaian, pendidikan, atau soal porsi belanja pegawai dengan belanja pembangunan di APBD, yang diputuskan pemda bersama DPRD. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Ambil Panelis Debat Dari Perguruan Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi