jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno meyakini para tokoh yang duduk di dewan pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP), bersedia menerima jabatan tersebut bukan karena uang.
Tanpa adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi anggota BPIP, Megawati Soekarnoputri menurutnya akan tetap mengabdi diri dan pemikiran pada bangsa dan negara.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru MenPAN-RB soal Gaji Bu Mega Cs di BPIP
“Teman-teman yang ada di dewan pengarah BPIP itu sudah selesai urusan logisitk dan ekonomi. Tanpa digaji sekalipun mereka tetap loyal pada negara. Siapa yang berani meragukan integritas Megawati, Mahfud MD, dan tokoh lainya?” kata Adi di Jakarta, Rabu (30/5).
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu pun menyampaikan bahwa para tokoh yang ada di BPIP harus dilihat dari sisi pengabdiannya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan gaji yang dipersoalkan sejumlah pihak.
BACA JUGA: Zulkifli Hasan Tegaskan Banget Bu Mega Cs Tak Mata Duitan
"Yang paling penting adalah kesediaan Bu Megawati, Mahmud MD dan tokoh lainnya mengabdi pada negara. Itu hal yang luar biasa karena diusia mereka yang sudah senior tetap mau mengabdikan dirinya untuk negara untuk melakukan pemurnian ideologi Pancasila,” tutur Adi.
Dia mengingatkan jangan sampai karena persoalan jumlah gaji yang diberikan negara kepada mereka, para tokoh tersebut di-bully. Padahal pemikiran mereka dibutuhkan disaat maraknya aksi kelompok radikal yang ingin merongrong Pancasila.
BACA JUGA: Atur Gaji BPIP Cepat, Kok Giliran soal Nasib Honorer Lambat?
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menganggap keberadaan BPIP saat ini sangat diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme yang merongrong bangsa.
"BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa badan itu sangat diperlukan. Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaannya," ucap Moeldoko.
Bila yang dipersoalkan adalah masalah hak keuangan, gaji, mantan panglima TNI ini menyebut hal itu sudah ada standarnya dan dia bukan yang berwenang menjelaskan itu.
Perlu dipahami lanjutnya, BPIP sangat strategis karena dipandang mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi. Bahkan dia sudah beberapa kali ikut membicarakanya di lembaga tersebut.
"Saya beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarusutamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik," pungkas Moeldoko. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN: Jangan Permalukan Bu Megawati
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam