jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meyakini Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Megawati Soekarnoputri, dan tokoh-tokoh nasional di lembaga itu bekerja tanpa pamrih untuk penguatan ideologi negara.
"Mereka mengemban tugas yang berat untuk diemban," kata Viva, Selasa (29/5).
BACA JUGA: Gaji BPIP Jadi Kontroversi, Nih Penjelasan Pak Jokowi
BPIP menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 adalah Lembaga Non-Struktural (LNS) setingkat menteri, di mana telah diatur dalam tugas dan fungsi, organisasi, hak keuangan dan fasilitas, tata kerja, dan pendanaan dari APBN.
Berdasar Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan fasilitas pimpinan, pejabat, dan pegawai BPIP ditetapkan.
BACA JUGA: Sepertinya Pancasila Jadi Komoditas di Era Presiden Jokowi
Viva menegaskan bekerja tanpa pamrih itu adalah tanpa mengharapkan imbalan. Namun, karena BPIP adalah lembaga nonstruktural negara, maka keberadaannya juga harus diatur.
Pengaturan LNS seperti BPIP dan badan-badan negara lainnya tentu harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan KemenPAN dan RB karena berkaitan dengan struktur organisasi negara dan penggajian.
BACA JUGA: Empat Keanehan Perpres Gaji BPIP menurut Fadli Zon
"Semoga saja sebelum keluar Perpres Nomor 42/2018 telah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan KemenPAN dan RB," katanya.
Menurut Viva, dengan telah keluarnya Perpres Nomor 42/ 2018, janganlah mempermalukan Bu Megawati dan tokoh-tokoh nasional lainnya di Dewan Pengarah BPIP. Mereka bekerja tanpa mengharapkan imbalan dan balasan jasa.
Mereka mungkin telah melampaui hidupnya tidak lagi terjebak ke persoalan kebendaan atau materi. "Atau jangan-jangan Bu Megawati dan tokoh lainnya tidak mengetahui tentang penetapan gajinya?" katanya.
Dia menambahkan, adanya kontroversi atau silang pendapat yang berkembang di publik tentang gaji adalah sesuatu yang tidak elok bagi tokoh-tokoh nasional. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sampai Wibawa BPIP Hancur
Redaktur & Reporter : Boy