jpnn.com, JAKARTA - Bicara Udara menyampaikan sembilan rekomendasi strategis kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno.
Rekomendasi ini menjadi seruan bagi kepemimpinan baru Jakarta untuk segera menjadikan penanganan polusi udara sebagai prioritas utama, mengingat dampaknya yang kian mengancam kesehatan dan produktivitas warga.
BACA JUGA: Kolaborasi Bicara Udara dan BRIN dalam Penanganan Polusi
Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia, menekankan bahwa polusi udara di Jakarta tak bisa lagi diabaikan.
Menurutnya, kualitas udara yang buruk memerlukan tindakan tegas dan penerapan kebijakan yang efektif.
BACA JUGA: Atasi Masalah Polusi, Bicara Udara Kerja Sama dengan Pemkot Bogor
Salah satu usulan utama adalah pengembangan aplikasi “Pantau Udara” yang akan memantau kondisi udara secara real-time dan memberikan data transparan untuk identifikasi sumber polusi.
"Kami berharap Gubernur baru dapat segera mewujudkan sistem ini demi udara bersih bagi warga Jakarta,” ujar Novita.
BACA JUGA: Gandeng Bicara Udara, Panasonic Gobel Beri 10 Unit Air Purifier kepada Kelompok Rentan
Selain itu, Bicara Udara mengusulkan penguatan sistem peringatan dini dan penegakan hukum untuk menekan sumber polusi.
Kolaborasi lintas wilayah aglomerasi Jabodetabekpunjur juga menjadi fokus, terutama dalam inventarisasi emisi dan identifikasi sumber polusi lintas batas.
“Polusi udara adalah isu yang melampaui batas administratif. Kerja sama antardaerah sangat penting untuk solusi yang lebih efektif,” tambah Novita.
Sektor transportasi menjadi perhatian utama, dengan rekomendasi kebijakan seperti penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), insentif tarif transportasi umum, pemberlakuan zona rendah emisi, dan peningkatan uji emisi kendaraan.
Menurut Bicara Udara, langkah ini akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan.
Bicara Udara juga menyoroti polusi dari sektor industri. Mereka merekomendasikan pemasangan alat pengendali emisi seperti scrubber, relokasi industri pencemar berat, pencabutan izin bagi pelanggar lingkungan, serta transparansi hasil evaluasi lingkungan.
Di sisi lain, edukasi masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah juga dianggap penting, dengan usulan sistem pelaporan yang lebih efisien dan denda maksimal sebesar Rp500.000 bagi pelanggar.
Dengan rekomendasi ini, Bicara Udara berharap Gubernur Jakarta terpilih dapat mengambil langkah progresif dalam penanganan polusi udara.
Sebelumnya, rekomendasi ini juga disampaikan kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta dalam diskusi Biru Talks bertajuk “Menantang Cagub Jakarta Selesaikan Polusi Udara” pada 14 November 2024.
, organisasi nirlaba yang fokus pada advokasi peningkatan kualitas udara,
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh