jpnn.com - BENGKULU – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, wacana menghidupkan kembali haluan negara bagi pembangunan Indonesia semesta semakin menguat.
Bagi sebagian besar masyarakat, haluan negara diperlukan untuk memberikan arah atau panduan dan kontinuitas pembangunam nasional.
BACA JUGA: Fahri Hamzah dan 5 Calon Kuat Lainnya Bakal Dipilih Langsung
Namun, memunculkan haluan negara tidak bisa dilakukan tanpa pengkajian mendalam. “Karena haluan negara bukan hanya arah pembangunan nasional 5 atau 10 tahun mendatang,” ujar Zulkifli Hasan, kepada sekitar 50 peserta acara Focus Grup Discussion ( FGD ) kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Center for Election and Political Party ( CEPP ) Fisip UI dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Acara bertema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN', digelar di Hotel Grage Horison Bengkulu, Selasa ( 19/4 ). Acara ini juga dihadiri Gubenur, forkompimda Bengkulu, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
BACA JUGA: Dipecat PKS, Fahri Hamzah Ingin Ketemu SBY
"Mengapa perlu hati-hati soal haluan negara ini? Sebab untuk memunculkan haluan negara seperti GBHN perlu amandemen UUD. Sedangkan banyak sekali pendapat dari masyarakat yang pro dan kontra soal itu. Tapi memang sebagian besar sepakat bahwa dalam perjalanan reformasi selama ini sekitar 18 tahun, Indonesia butuh haluan negara bagaimana pembangunan Indonesia dilaksanakan 5,10, 20, 50 tahun ke depan," kata Zulkifli.
MPR menerima banyak sekali masukan soal amandemen. Ada yang menginginkan agar UUD dikembalikan saja.seperti dulu, ada yang menginginkan agar UUD perlu dilakukan perubahan. Di tengah-tengah itu semua sepakat bahwa Indonesia butuh haluan negara.
BACA JUGA: Nah, KPK Cecar Bos Agung Podomoro soal Pimpinan DPRD DKI
Untuk itulah MPR RI melakukan rapat gabungan dan melakukan serap aspirasi ke berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah di Indonesia untuk menangkap ide, gagasan dan masukan bagaimana amandemen dan haluan negara ini terwujud.
“Salah satunya dengan metode FGD ke 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Melakukan public hearing, mendengar pendapat para ahli tatanegara, akademisi-akademisi dan kepala-kepala daerah dan pada akhirnya akan dikembalikan kepada rakyat,” terangnya..
"Mudah-mudahan semua bahan itu sudah terkumpul semua di tahun ini, sehingga tahun berikutnya kita bisa bersidang," tutupnya. (der/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Penyuap Jaksa
Redaktur : Tim Redaksi