jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan Jabar bebas dari aksi premanisme pada 2025 ini.
“Targetnya tahun (2025) ini, Jabar bebas dari aksi premanisme," kata Dedi Mulyadi di Bandung, Jabar, Jumat (21/3).
BACA JUGA: Menolak Parsel Lebaran, Dedi Mulyadi Sarankan Kirim untuk Masyarakat Kurang Mampu
Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan itu sehubungan dengan aksi meresahkan dibarengi unsur intimidasi yang dilakukan oleh oknum ormas dan LSM di Bekasi.
Untuk mewujudkan targetnya itu, Dedi berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme.
BACA JUGA: Waketum Kadin Haryara: Aksi Premanisme Mengganggu Iklim Investasi
Dia bahkan mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jawa Barat, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas tersebut.
Hal ini mengingat aksi premanisme yang ditunjukkan oknum LSM dan ormas sudah meresahkan, seperti intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah.
BACA JUGA: Gubernur: Tidak Boleh Ada Premanisme Ormas di Jateng
"Ada peristiwa di Bekasi yang sekuriti diintimidasi, begitu juga di Kabupaten Bekasi yang mengamuk di kantor dinas. Karenanya kami mau bentuk satgas antipremanisme," ungkap Dedi.
Atas aksi premanisme pada salah satu kantor dinas di Kabupaten Bekasi, yang mana oknum LSM merusak fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah, Dedi menekankan hal tersebut tidak akan dibiarkan dan selesai hanya dengan permintaan maaf. "Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum," katanya.
Lebih lanjut Dedi mengatakan kehadiran satgas antipremanisme itu, diharapkan sebagai salah satu solusi agar kejadian serupa tak terulang. Satgas itu nantinya bakal diisi dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM atau PM.
Pembentukan satgas ini juga dirancang untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi juga menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat.
"Satgas ini agar bisa gerak cepat memberantas premanisme. Jadi, nanti ada lembaga khusus sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya," tuturnya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi