Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA) Suyitno Padmosukismo, dengan memperhitungkan laju penurunan produksi alamiah (natural declining rate) di kisaran 11 persen per tahun, angka produksi minyak nasional pada 2025 bakal anjlok hingga tinggal 250 ribu BPH. ''Ini harus betul-betul dicamkan,'' ujarnya dalam Rakornas Kadin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Selasa (18/11).
Suyitno menilai, pemerintah harus realistis dalam menyusun roadmap migas
BACA JUGA: Performa Bank Syariah Masih Terjaga
Berdasar exercise yang dibuat IPA, untuk mencapai target 1 juta BPH pada 2025, industri minyak nasional harus mengebor 100-150 sumur percobaan (new field wildcats atau NFW)BACA JUGA: Pemerintah Perlu Beri Insentif Industri
''Ini angka yang sangat tinggiSelama ini, tutur dia, rata-rata jumlah pengeboran NWF di Indonesia tidak lebih dari sekitar 90-95 pengeboran sumur NFW per tahun.
Masalahnya, kata Suyitno, mempertahankan angka pengeboran sumur NFW sekitar 70 sumur saja bukan pekerjaan mudah
BACA JUGA: Mito, Hadirkan HP Berdesain Gothic
Apalagi, di tengah krisis ekonomi global dan rendahnya harga minyak''Kalau pemerintah ingin mencapai target tersebut, kuncinya adalah membenahi iklim investasi,'' ujarnya.Vice President Planning PT Chevron Pacific Indonesia Rachmad Abdullah menambahkan, upaya mencapai target produksi 1 juta BPH pada 2025 kian sulit tercapai karena rasio pencadangan minyak atau replacement terus turun dari kisaran 80 persen menjadi hanya 50 persen dalam dua tahun terakhirArtinya, setiap cadangan berkurang 1 juta barel karena diproduksi, tambahan cadangan yang didapat dari proses eksplorasi hanya setengahnya.
''Kalau ini terus terjadi, tidak ada peluang untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan angka produksi,'' ujarnya.
Saat ini, dengan angka produksi di kisaran 411 ribu BPH, Chevron menjadi produsen minyak terbesar di Indonesia karena menyumbang sekitar 40 persen dari total produksi minyak nasional.
Menanggapi potensi anjloknya produksi minyak nasional, Direktur Pembinaan Program Ditjen Migas Departemen ESDM Herry Purnomo mengatakan, yang diupayakan pemerintah adalah memperbaiki iklim investasi''Kami akui tidak mudah,'' ujarnya.
Yang kini coba diselesaikan Ditjen Migas bersama Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMigas) adalah sinkronisasi peraturan.
Saat ini, kasus tidak sinkronnya peraturan terus dikeluhkan investorMisalnya, tumpang tindih lahan wilayah kerja (WK) migas dengan kehutananJuga, persoalan pajak barang impor yang tidak sinkron dengan UU Migas No 22 Tahun 200''Kami coba terus koordinasikan karena itu juga menyangkut departemen lainHarapan kami, target 1 juta BPH pada 2025 tetap bisa tercapaiBahkan, kalau bisa, hingga 1,5 juta BPH,'' katanya(owi/dwi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Telkom Cabut Fasilitas Kredit di BNI
Redaktur : Tim Redaksi