jpnn.com - JAKARTA – Bisnis panas bumi mulai menarik minat investor. Pemerintah pun optimistis target investasi panas bumi Rp 12,4 triliun bisa tercapai.
Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mengungkapkan bahwa beberapa negara sudah menyatakan minat serius.
BACA JUGA: Google Indonesia Berjanji Taati Ditjen Pajak
Direktur Panas Bumi Yunus Saifulhak menuturkan, investasi saat ini tidak lagi didominasi Pertamina Geothermal Energy (PGE). Sekarang sudah ada dari Italia, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok yang sangat agresif.
’’Dulu PGE dan oknum yang cari surat menang lelang untuk hasilnya dijual lagi,’’ katanya di kantornya kemarin (15/9).
BACA JUGA: Ciputra Bangun 12 Ribu Rumah Murah, Minat?
Bukan hanya perwakilan dari beberapa negara, realisasi investasi juga sudah dilakukan Bank Dunia lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di bawah Kementerian Keuangan.
Mereka akan melakukan pengeboran atau eksplorasi dan sudah survei 3G, yakni geologi, geofisika, dan geokimia, di Wae Sano, Flores, NTB.
BACA JUGA: Google Membangkang, Ditjen Pajak Bakal Bertindak Keras
Rencananya, dalam waktu dekat dibangun infrastruktur seperti jalan untuk mengangkut berbagai alat. Jika semua berjalan lancar, pada pertengahan 2017 pengeboran dapat dilakukan.
Yunus menjelaskan, makin banyaknya minat investor menjadi kabar gembira bagi Kementerian ESDM. Sebab, realisasi investasi tahun ini yang baru mendapat Rp 8,4 triliun per September bisa digenjot lagi.
’’Tapi, tahun ini sudah banyak pengeboran. Jadi, investasinya menurun,’’ ujarnya.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, target dan realisasi memang menurun. Yunus menyebutkan bahwa targetnya sekitar Rp 9,1 triliun, tetapi kementerian bisa meraup Rp 10,4 triliun.
Beberapa wilayah kerja panas bumi (WKP) juga sudah dilelang supaya realisasi investasi dapat meningkat. ’’Ada delapan WKP yang dipersiapkan untuk lelang,’’ terangnya.
Di antaranya, Gunung Galunggung, Tasikmalaya, dengan daya 110 mw, Gunung Pandan, Bojonegoro (40 mw) sampai Gunung Ciremai, Kuningan (110 mw). Namun, ada beberapa tempat yang masih menuai resistansi dari masyarakat. Misalnya, Gunung Ciremai yang ditolak warga karena ada asumsi bahwa gunung itu dijual.
Pemikiran tersebut tentu tidak benar karena gunung masih menjadi milik negara bila WKP berada di wilayah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. ’’Kalau punya masyarakat, ya diganti rugi,’’ jelasnya.
Secara regulasi, saat ini pengembangan WKP bisa dilakukan di area taman nasional. Jadi, tinggal sosialisasi kepada masyarakat terdekat supaya pengeboran bisa dilaksanakan. Namun, jika masih ada perlawanan dari warga, kementerian sudah menyiapkan alternatif WKP lainnya untuk dilelang.
Kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik dari panas bumi saat ini baru 1.493 mw. Rencananya, dalam waktu dekat ada tambahan 215 mw lagi dari empat pembangkit. Jadi, tahun ini seharusnya kapasitas listrik yang mengalir dari PLTP sebesar 1.708 mw.
Dari kegiatan panas bumi yang sudah ada, negara sudah mendapatkan pemasukan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sampai September, jumlahnya adalah Rp 518 miliar di antara target yang ditentukan Rp 630 miliar. ’’Produksi uapnya mencapai 46 juta ton,’’ ungkapnya. (dim/c14/sof/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank Mandiri Siapkan Kredit Rp 250 miliar untuk IPC
Redaktur : Tim Redaksi