jpnn.com - SURABAYA – Bank Negara Indonesia gencar melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak pribadi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank pelat merah itu menargetkan dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak Rp 5 triliun hingga Maret tahun depan.
CEO BNI Kanwil Surabaya Risang Widoyoko menyatakan, hingga awal September, pihaknya baru menerima tebusan pajak Rp 7,6 miliar. Sementara itu, dana repatriasi yang diterima BNI hingga 31 Agustus mencapai Rp 200 miliar.
BACA JUGA: Larangan Pejabat Terima Parsel Jangan Sampai Membunuh UKM
Uang tebusan pajak maupun repatriasi yang diterima bank minim. Sebab, wajib pajak masih berkonsultasi dengan konsultan pajak serta pengelola dana.
’’Kami harap bisa naik September ini. Sebab, periode pertama akan berakhir pada bulan ini,’’ kata Risang.
BACA JUGA: Deflasi Catat Rekor Terendah Dalam 15 Tahun
Direktur Perencanaan dan Operasional BNI Bob T. Ananta mengakui, sosialisasi perlu digencarkan karena wajib pajak, petugas pajak, dan bank masih memiliki perbedaan pendapat mengenai berbagai masalah teknis ketentuan amnesti pajak.
Secara nasional, total dana tebusan amnesti pajak yang diterima BNI hingga kemarin mencapai Rp 3,68 triliun. Wajib pajak orang pribadi UMKM hanya menyumbang Rp 203 miliar.
BACA JUGA: Pak Ci Memuji Kebijakan Ekonomi Jokowi, Tapi ...
Sedangkan tebusan Rp 8,73 miliar berasal dari wajib pajak badan UMKM. Mayoritas dana tebusan berasal dari wajib pajak orang pribadi non-UMKM, yakni Rp 3,01 triliun. Sisanya, Rp 460 miliar berasal dari wajib pajak badan non-UMKM.
BNI telah menyediakan sejumlah produk investasi untuk menampung aset repatriasi, terutama treasury dan wealth management. Dalam layanan treasury, terdapat produk deposito-on-call (DOC), money market account, dan institutional bond.
Sementara itu, dalam layanan asset management, ada kontrak pengelolaan dana (KPD), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT), serta dana investasi realestat (DIRE). ’’Untuk UMKM, pilihan utamanya adalah tabungan atau deposito. Kalangan menengah biasanya memilih dana reksa terproteksi,’’ ungkapnya.
Kepala KPP Pratama Surabaya Krembangan Budi Hartono menambahkan, total dana tebusan yang masuk ke KPP Pratama Surabaya Krembangan saat ini mencapai Rp 4,7 miliar. (vir/c5/noe/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertambangan Kolaps, Penjualan Mobil Bekas Nyungsep
Redaktur : Tim Redaksi