jpnn.com - NUSA DUA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai, upaya menarik kembali TNI ikut berpolitik praktis, sangat tidak tepat. Bahkan Akbar menilai, langkah itu sebagai kemunduran bagi proses reformasi, yang dilaksanakan bangsa ini sejak 1998 lalu.
"Tidak tepat kalau menarik lagi tentara. Apalagi yang masih aktif. Kalau yang sudah menjadi sipil atau pensiun, boleh-boleh saja," ujar Akbar di arena Munaslub Golkar, Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/3).
BACA JUGA: Papa Novanto Punya Banyak Saham, Airlangga jadi Kuda Hitam
Akbar mengemukakan pendapatnya untuk menyikapi upaya salah seorang kandidat yang mencoba mendekati petinggi TNI di daerah, agar mempengaruhi untuk memilihnya. Dengan imbalan, menawarkan posisi sekretaris jenderal (sekjen) DPP Golkar pada purnawirawan nantinya.
Menurut mantan Ketua DPR ini, keterlibatan purnawirawan dalam struktur Golkar juga harus dibahas lewat Munaslub. Tidak bisa sesuka hati. Harus ada kriteria-kriteria yang pas dan tepat bagi mereka agar bisa menduduki jabatan tertentu.
BACA JUGA: Rumor Caketum Golkar Terima Sumbangan dari Pengusaha, KPK Harus Usut!!
"Bisa saja janji, tetapi tidak punya nilai organisatoris. Kan belum jadi ketum. Jadi enggak ada nilai konstitusionalnya. Saya menilai upaya menawarkan itu hanya untuk meng-golkan dia. TNI kan pembantu presiden. TNI harus minta petunjuk dan arahan presiden. Jadi tidak relevan itu," kata Akbar.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Darah dan Rambut Bupati Bengkulu Selatan akan Diperiksa BNN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cie..Cieee, Panitia Munaslub Puji 8 Tim Pendukung Caketum
Redaktur : Tim Redaksi