jpnn.com, BANDA ACEH - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Tarmizi menginginkan data 2,3 juta calon penerima bantuan kesehatan gratis dari pemerintah di Aceh, dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2021 segera diperjelas.
"Kita targetkan pada triwulan pertama tahun 2021, masalah data 2,3 juta jiwa calon penerima program JKN-KIS di Aceh sudah selesai, tidak ada lagi masalah," kata Tarmizi di Banda Aceh, Jumat (1/1).
BACA JUGA: Bank BRI Berikan Kemudahan Kepada Peserta JKN – KIS
Dia menjelaskan selama ini data penerima program kesehatan JKN-KIS di Aceh diduga tumpang tindih, karena adanya ketidaksesuaian data dengan calon penerima bantuan kesehatan gratis dari pemerintah pusat.
Sementara, kata Tarmizi, setiap tahunnya pemerintah pusat telah menggratiskan 2,3 juta jiwa warga Aceh masuk dalam program JKN-KIS dengan biaya subsidi pemerintah bersumber dari APBN.
BACA JUGA: Mahfud MD: Front Perempuan Islam Boleh
Di sisi lain pada 2020, Pemerintah Aceh juga sudah menanggung 2,1 juta biaya kesehatan masyarakat Aceh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dengan alokasi anggaran hampir Rp 1 triliun.
Persoalannya, kata dia, jumlah warga miskin di Provinsi Aceh hanya sekitar 200 ribu jiwa saja.
BACA JUGA: Begini Rumah Bocah SMP Pembuat Parodi Indonesia Raya Itu, Wow!
"Sementara yang kita ketahui, data warga miskin di Aceh saat ini yang terdata ada sekitar ratusan ribu orang. Sekitar 200 ribuan jiwa, tidak sampai jutaan orang," terang Tarmizi.
Guna menghindari adanya potensi penyalahgunaan anggaran milik negara, maka persoalan data calon penerima bantuan JKN-KIS di Aceh harus dituntaskan.
Dengan demikian, kata Tarmizi, penggunaan APBN dan APBA tahun 2021 di Aceh, diharapkan tidak tumpang tindih sehingga dana yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya jelas manfaatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Makanya masalah ini perjelas dulu supaya menjadi jelas. Karena kami menduga dalam penggunaan alokasi dana kesehatan di Aceh, kami duga ada yang tidak beres. Makanya ini harus kita kejar agar menjadi jelas," pungkas Tarmizi.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam