"Hingga saat ini,Task Force yang telah terbentuk masih terus memonitor dan melakukan koordinasi dengan semua instansi terkait dalam penerapan di lapanganMaka dari itu, kami harus bisa bekerja lebih optimal," jelas Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Bambang Setiadi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/2).
Dijelaskan, sampai dengan akhir bulan Januari 2010 lalu, Task Force telah melakukan analisis terhadap pandangan asosiasi industri, para ahli dan masyarakat, serta mempertimbangkan permasalahan yang ada sejak diberlakukannya ACFTA.
"Hasil temuan di lapangan, ada sekitar 10 sektor prioritas yang paling berpotensi terhadang ACFTA," sebutnya.
Kesepuluh sektor prioritas tersebut adalah baja, aluminium, elektronik, petrokimia, mesin, hasil pertanian dan perkebunan, makanan dan minuman, tekstil, alas kaki, dan mainan anak.
Lebih jauh disinggung mengenai target jangka pendek, Bambang menegaskan akan melakukan analisis ketersediaan dan kebutuhan pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).
"Namun yang utama adalah lebih mengefektifkan pemberlakuan Keputusan Presiden (Keppres) No.80/2003 yang terkait penggunaan SNI," tandasnya.
Sekadar diketahui, Keppres yang dimaksud tersebut adalah aturan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah
BACA JUGA: BSN Usul Pemerintah Buat UU
(cha/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Bentukan Pemerintah Bekerja Hadapi ACFTA
Redaktur : Tim Redaksi