jpnn.com, SHARM EL-SHEIKH - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyerukan kepada para legislator di seluruh dunia getol menyuarakan upaya tentang mengatasi perubahan iklim.
Fadli menyampaikan seruannya itu saat menghadiri pertemuan The 27th Session of Rhe Conference of The Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP27) yang diselenggarakan Inter-Parliamentary Union (IPU) di Sharm el-Sheikh, Mesir, Minggu (13/11).
BACA JUGA: Wapres Maruf Amin: Perubahan Iklim Butuh Implementasi, Tak Hanya Ambisi
Menurut Fadli, perjuangan melawan perubahan iklim akan menjadi mesin utama bagi pemulihan global.
"Maka, parlemen harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan akuntabilitas pemerintah atas semua tindakan untuk pemulihan global serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim," ujar Fadli melalui siaran pers, Senin (14/11).
BACA JUGA: Putu Rudana BKSAP: Dana Perubahan Iklim Harus Dicairkan, Jangan Cuma Janji
Pertemuan COP27 di kota wisata di Mesir itu membahas beberapa isu, antara lain, peran parlemen dalam mendorong realisasi aksi iklim berkelanjutan; akuntabilitas dalam keadilan iklim; pembiayaaan iklim; dan transisis energi berkelanjutan.
Fadli menegaskan ambisi tentang iklim perlu disertai aksi nyata. Oleh karena itu, anggota Komisi I DPR tersebut mengajak parlemen dunia tidak menerapkan standar ganda dalam berbagai upaya mitigasi dan adaptasi iklim.
BACA JUGA: Parlemen Sedunia Akan Berkumpul di Bali, Fadli Zon: Tegaskan Komitmen RI Jaga Iklim
"Prinsip inklusif harus dijunjung tinggi dalam berbagai upaya pengendalian iklim," kata Fadli Zon yang dalam kesempatan itu didampingi tiga wakil ketua BKSAP, yakni Putu Supadma Rudana, Mardani Ali Sera, dan Achmad Hafisz Tohir.
Hal lain yang diangkat Fadli pada pertemuan itu ialah transfer teknologi dan pengembangan kapasitas untuk membantu negara berkembang mengurangi permasalahan terkait perbahan iklim. Menurut dia, tidak ada satu pun negara terbebas dari persoalan yang disebabkan perubahan iklim.
Fadli pun menegaskan multilateralisme sangat penting dalam merespon permasalahan perubahan iklim. Dia mendorong IPU menjadi katalis untuk memperbarui solidaritas antarnegara guna mewujudkan Perjanjian Paris.
"Sebagai wakil rakyat, parlemen memiliki kewajiban moral untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim saat ini dan masa depan. Penyelesaian krisis iklim tentunya membutuhkan kepemimpinan yang kuat," tuturnya.(ast/JPNN.com)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi