jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana kembali menyuarakan isu perubahan iklim di forum COP27 (Conference of Parties) Badan PBB untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC), Sharm El Sheikh, Mesir.
Putu mendorong parlemen memainkan peran penting melalui fungsi pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan iklim.
BACA JUGA: Pertamina: Saya Pikir COP27 Akan Menginspirasi Masyarakat untuk Hadapi Perubahan Iklim
Dia menyebut sudah menjadi tugas parlemen untuk memastikan pencapaian kemajuan dan integritas lingkungan serta keselarasan dengan komitmen yang dibuat.
"Apa yang dikatakan di ruang negosiasi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu, kita harus bertindak sekarang, bersama-sama dan dengan komitmen penuh," kata Putu Rudana di forum itu, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (14/11).
BACA JUGA: Wapres Maruf Amin: Perubahan Iklim Butuh Implementasi, Tak Hanya Ambisi
Dia mengakui seluruh dunia pada tahun ini memiliki tantangan yang berat untuk pendanaan iklim. Di COP26 tahun 2021, kata Putu, seluruh parlemen dunia pasti menyaksikan bagaimana negara-negara maju gagal memenuhi janji mereka sebesar $100 miliar USD per tahun mulai 2020 dan seterusnya.
"Baru-baru ini pada COP27, kita menyaksikan rencana aksi ambisius dari sekjen PBB yang menyerukan investasi awal yang ditargetkan sebesar USD 3,1 miliar antara 2023-2027 untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian yang terdampak perubahan iklim," tutur anggota Fraksi Partai Demokrat itu.
BACA JUGA: Dahlan Iskan: Gus Dur yang Membuat Jenny Widjaya Pulang ke Indonesia
Selaku perwakilan Parlemen Indonesia yang hadir di Sharm el Sheikh, Putu mendorong penguatan upaya implementasi pendanaan yang telah disepakati pada COP sebelumnya. Sebba, kegiatan di Paris telah memberikan dunia dasar kesepakatan terkait perubahan iklim.
"Saya berharap agar COP tidak hanya menjadi ajang untuk berdiskusi tanpa output yang konkret," lanjutnya.
Legislator asal Bali itu memandang bahwa sumber daya keuangan dan investasi yang baik diperlukan guna mengatasi perubahan iklim; baik untuk mengurangi emisi, mendorong adaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi, dan membangun ketahanan.
Namun, saat ini beberapa negara menghadapi banyak krisis seperti dampak gabungan dari pandemi, masalah iklim, persoalan kemanusiaan di seluruh dunia, dan efek dari renggangnya tatanan internasional berbasis aturan (fraying of the rules-based international order).
"Saya percaya bahwa transfer teknologi dan pembiayaan merupakan hal yang penting untuk menjawab tantangan terkait perubahan iklim. Ini harus sejalan dengan semangat keadilan iklim dengan memiliki pendekatan aksi iklim yang berpusat pada manusia," tuturnya.
Putu lantas mengungkap bahwa laporan IPCC 2022 telah menyoroti salah satu rintangan terbesar untuk adaptasi adalah akses yang tidak memadai terhadap pendanaan iklim.
Selain itu, negara-negara kaya tidak menyediakan pendanaan iklim yang cukup untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah beradaptasi dengan iklim yang berubah cepat.
"Janji USD 100 miliar untuk perubahan iklim tidak boleh hanya menjadi sekadar janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan. Di sini, kita perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk memastikan bahwa janji tersebut akan dipenuhi,” tegasnya.
Putu menyampaikan untuk mengatasi masalah ini perlu pelibatan sektor swasta karena mereka dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam mewujudkan kerjasama pembangunan yang efektif dalam isu lingkungan.
"Namun, memberikan keadilan juga membutuhkan upaya terpadu dan menyeluruh dari kita semua, termasuk parlemen, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, jaringan perempuan, pemuda, investor, dan juga masyarakat lainnya," ucap Putu.
Terlebih lagi, katanya, sejumlah pemimpin dunia saat ini berkumpul dalam kegiatan Presidensi G20 di Bali untuk membahas isu-isu global, salah satunya bidang keuangan prioritasnya perihal isu iklim.
Menurut Putu, tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah pendanaan iklim sendirian. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia fokus pada peningkatan kolaborasi di antara para pemimpin lembaga keuangan global utama dan bank multilateral, serta kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim dan cara-cara untuk mendorong perubahan sistem.
"Seperti yang kami yakini hanya melalui kerja sama internasional, kita mampu mengatasi masalah perubahan iklim," ucap Putu Rudana. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BKSAP DPR RI Mendorong Negara Maju Penuhi Dana Perubahan Iklim Melalui GCF
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam