jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP di DPR, TB Hasanuddin mengatakan dirinya bukan termasuk orang yang mendorong Presiden Joko Widodo merombak kabinet karena itu hak prerogatif presiden.
Hanya saja, jika dia sebagai seorang jenderal di pertempuran melihat ada anak buahnya berpangkat kolonel tidak mengetahui strategi perang, maka kolonel itu pasti diganti.
BACA JUGA: Kejagung Sita Rumah dari Kasus Korupsi Program TVRI
"Kalau ditanya sikap saya, mau reshuffle atau tidak silahkan saja itu hak prerogatif Presiden. Kalau saya jenderal di pertempuran punya kolonel yang tak tahu strategi dan penakut, ya saya ganti kolonelnya," kata TB Hasanuddin saat dikonfirmasi, Jumat (8/5).
Tapi Anggota Komisi I DPR ini melihat saat ini banyak pihak yang juga meminta supaya Presiden tidak melakukan reshuffle. Dia curiga hal itu sebagai upaya untuk membuat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin amburadul.
BACA JUGA: Satgas Bersama Penanganan Korupsi tak Permanen
"Sekarang banyak orang yang tak menghendaki reshuffle karena ada udang di balik batu, biar tambah amburadul. Yang tak menghendaki ekonomi, hukum dan keamanan semakin maju," ungkapnya tanpa menyebut pihak yang menolak reshuffle tersebut.
Pensiunan TNI berpangkat mayor jenderal ini, mengatakan, dalam situasi seperti sekarang ini, apa pun yang akan dilakukan Jokowi akan dianggap salah. Sebab, ketika Presiden melakukan reshuffle akan dikecam dan ketika tidak ada reshuffle pun akan dikecam. Tapi pihaknya tidak akan mendorong-dorong Jokowi melakukan reshuffle.
BACA JUGA: Politikus PDIP Sebut Gubernur Sumut Tak Beretika, Ternyata Ini Sebabnya
"Saya tak minta atau menyarankan reshuffle tapi terserah Jokowi yang punya hak prerogatif. Jokowi lah yang bertanggung jawab secara politis di Republik ini. Saya juga tak mengecam kalau kemudian Jokowi melakukan reshuffle," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenlu Benarkan Istri Dubes RI Korban Kecelakaan di Pakistan
Redaktur : Tim Redaksi