jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengirimkan surat presiden (surpres) terkait calon Panglima TNI yang akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin memperkirakan supres terkait calon Panglima TNI akan keluar setelah pelaksanaan PON XX Papua.
BACA JUGA: Konflik di Papua, Soliditas Internal, Kedaulatan Laut jadi PR Calon Panglima TNIÂ
"Menurut prediksi saya, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi penanggung jawab pengamanan PON XX di Papua, maka diperkirakan Surat Presiden bisa jadi setelah pelaksanaan PON," kata TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/9).
Mantan sekretaris militer kepresidenan itu memastikan bahwa sampai saat ini Komisi I DPR belum menerima surpres terkait calon Panglima TNI. Namun, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut.
BACA JUGA: Analisis Qodari Soal Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi
Menurut dia pula, tidak masalah apabila surpres keluar setelah penyelenggaraan PON XX Papua.
Sebab, kata Hasanuddin, masih memungkinkan Komisi I DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.
BACA JUGA: Begini Respons Wakil Ketua Komisi I DPR Soal Calon Panglima TNI
Dia mengatakan DPR RI melaksanakan reses pada 8 Oktober-7 November, sehingga 8-29 November 2021 bisa dilakukan uji kelayakan calon Panglima TNI.
"Dari tanggal 8-29 November 2021 adalah waktu untuk melakukan uji kelayakan. Jadi, masih memenuhi syarat," ujarnya.
Menurut dia, serah terima jabatan Panglima TNI bisa dilakukan pada pekan kedua atau ketiga November 2021, karena Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun pada 1 Desember 2021. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy