jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai perlu adanya the rising star calon Panglima TNI.
Menurut dia, hal itu diperlukan agar bisa mengemban amanat meneruskan kepemimpinan di TNI melewati 2024 yang banyak aktivitas politik.
BACA JUGA: Berita Terkini dari Dasco DPR soal Calon Panglima TNI
“Opsi pertama kalau ketiga kepala staf angkatan menjadi Panglima TNI secara bergantian, untuk tahun 2024 tidak bisa masuk ke ranah itu (pemilu). Karena itu, opsi kedua yaitu harus ada 'the rising star' yang pernah menjabat Kasad, Kasau, dan Kasal untuk meneruskan kepemimpinan hadapi Pemilu 2024," kata Hasanuddin dalam diskusi ‘Tantangan Besar Panglima TNI Baru’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).
Hasanuddin menjelaskan opsi pertama terkait calon Panglima TNI, apabila melihat masa pensiun, Jenderal Andika Perkasa pada 1 Desember 2022.
BACA JUGA: Jenderal Andika Loyal dan Mengerti Keinginan Jokowi, Pantas jadi Panglima TNI
Laksamana TNI Yudo Margono pensiun 1 Desember 2023. Marsekal TNI Fadjar Prasetyo pensiun pada Mei 2023.
Namun, kata dia, ketiga kepala staf angkatan tersebut tidak bisa mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg), dan Pilkada 2024.
BACA JUGA: Selain Jenderal Andika, Laksamana Yudo dan Marsekal Fajar Juga Pantas Jadi Panglima TNI
"Kalau mau Panglima TNI ke depan mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang pensiun 2027, perlu harus ada Panglima TNI dari kepala staf angkatan yang baru. Dan kita tidak bisa melihat siapa 'the rising star' ke depan," ujarnya.
Hasanuddin menegaskan Pemilu 2024 harus mendapatkan perhatian dari Panglima TNI selanjutnya. Sebab, katanya, momen politik tersebut membutuhkan pengamanan dan stabilitas situasi politik.
"Saya melihat TNI saat ini sudah bagus dan tertib, tidak seperti era orde baru yaitu TNI memihak pada satu kelompok dan golongan, karena saat ini tidak memihak siapa pun. Kalaupun ada, itu hanya oknum saja, bukan perintah struktural satuan," ungkapnya.
Hasanuddin menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat hak prerogatif untuk menentukan siapa calon Panglima TNI yang menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang pensiun1 Desember 2021.
Dia mengatakan Komisi I DPR tidak mempermasalahkan siapa nama calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Jokowi.
Menurutnya, yang penting calon Panglima TNI itux mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tidak boleh berpolitik.
Hasanuddin menambahkan Komisi I DPR siap melaksanakan uji kelayakan calon Panglima TNI.
Dalam prosesnya, lanjut dia, kemungkinan hanya akan memberikan pesan-pesan kepada calon Panglima TNI untuk membangun institusi TNI ke depan. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy