jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi angkat bicara menyusul narasi yang menyebut Presiden Jokowi harus netral pada Pemilu 2024 jangan ikut pengkampanyekan calon tertentu.
Menurut dia, hal itu hanyalah harapan dan bukan sesuatu yang wajib dipatuhi.
BACA JUGA: Perdana, Festival Musik di Garuda Wisnu Kencana Bali, Catat TanggalnyaÂ
"Sebab, tidak semua pejabat negara dilarang untuk ikut serta berkampanye dalam pemilu," ujar dia melalui keterangan persnya, Jumat (29/7).
Menurut dia, apabila ada yang mengatakan pejabat ikut kampanye tidak etis, hal itu tentu subjektif.
BACA JUGA: Upaya Erick Thohir & Jaksa Agung Selamatkan Garuda Patut Diapresiasi
Sebab, tidak ada ukuran etis dan tidak etis ketika pejabat seperti Presiden RI berkampanye pada Pemilu 2024.
"Jadi, yang lain bisa juga berpendapat bahwa hal ini (pejabat berkampanye, red) etis, sehingga tidak bisa ada satu kelompok yang mengeklaim paling benar pendapatnya, karena tidak ada dasarnya sama sekali," ujar Teddy.
BACA JUGA: Partai Garuda Sindir Penuding MK Macam-macam Dalam Putusan Presidential Threshold
Dia kemudian menyinggung UU Pemilu yang berbicara kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden boleh dilakukan.
Syaratnya, kata Teddy, pejabat tidak menggunakan fasilitas negara kecuali orang yang dimaksud cuti.
"Jadi, Jokowi dibolehkan untuk ikut serta pengkampanyekan calon tertentu," ujar Teddy.
Oleh karena itu, kata dia, Jokowi yang berstatus petahana pada Pilpres 2019, boleh berkampanye dan tidak harus mengundurkan diri.
"Jadi jangan jadikan polemik ke depan, karena baik secara etika dan aturan Pemilu tidak ada yang salah," ungkap Teddy. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan