jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 726 miliar.
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan usul penambahan anggaran yang sudah disampaikan ke DPR itu diperlukan untuk membeli kapal-kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla).
BACA JUGA: Mantan Penyidik Sebut KPK Pakai Data Intelijen
Namun, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit saat rapat Banggar di Senayan, Selasa (10/2), menyatakan alokasi itu tidak bisa masuk dalam RAPBN Perubahan 2015. Alasannya, Banggar merasa belum menerima usulan dari kemenkeu. Sementara, Tedjo mengklaim sudah mengusulkan ke Kemenkeu.
Ditanya wartawan usai rapat, apakah koordinasinya dengan Menkeu Bambang Brodjonegoro kurang bagus? Tedjo mengaku tidak mengetahuinya.
BACA JUGA: Menkumham: Labora Sitorus Menantang Pemerintah
"Saya gak tahu. Yang jelas sudah diajukan ke Kemenkeu. Nah selanjutnya kita lihat dimana miss-nya," tandas Tedjo.
"Ini kan hanya untuk menambah kapal-kapal. Tapi kan kita dari Bakamla dapat kapal dari TNI Angkatan Laut. Jadi Rp 726 miliar itu untuk beli kapal dan segala macam," katanya lagi.
BACA JUGA: Tanpa Alasan, Jokowi Minta Pilkada Serentak September 2015
Meski anggaran yang dimintanya tak lolos di DPR, menurutnya, Bakamla masih tetap bisa beperoperasi dengan peralatan yang diperbantukan TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usul Fadli Zon, Samad dan Hasto Diadu Saja
Redaktur : Tim Redaksi