jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan secara tegas agar pilkada serentak 2024 tidak diwarnai aksi culas secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Dia berkata demikian saat menyampaikan pidato di sela-sela pengumuman Bakal Calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di kantor partainya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
BACA JUGA: Saat Ini Momentum Emas Megawati Jadi Tokoh Pemersatu Bangsa Melawan Kezaliman Rezim
Awalnya, Megawati menyinggung keinginan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dalam awak pidato.
Bung Karno, kata dia, ingin menjadikan partai sebagai wadah mengonsolidasikan cita-cita kemerdekaan ke rakyat.
BACA JUGA: Sanggupkah Kader PDIP Memberikan 3 Permintaan Megawati Ini?
"Apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika," kata putri Bung Karno itu dalam pidatonya, Rabu.
Megawati perlu mengungkap hal itu karena menganggap cita-cita kemerdekaan belakangan ini banyak dilupakan karena kealpaan penguasa.
BACA JUGA: Megawati Bakal Buat Pengumuman Soal Pilkada 2024 Hari Ini, Begini Infonya
"Kekuasaan itu diambil bukan untuk yang namanya sebuah kearifan bagi kemaslahatan, kesejahteraan, keadilan, dan perikemanusiaan bagi bangsanya yang disebut rakyat Indonesia," kata Presiden kelima RI itu.
Megawati sendiri turut merasakan soal cita-cita kemerdekaan tak muncul belakangan ini dan mengingatkan pihak tertentu tidak melakukan kecurangan secara TSM pada pilkada serentak 2024.
Menurutnya, para pelaku curang dalam kontestasi politik seharusnya membiarkan rakyat punya kedaulatan memilih calon pemimpin.
"Jangan ada TSM. Biarkan kita, rakyat itu memilih dengan sukacita. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif," lanjut Megawati.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu mengatakan aksi culas dalam kontestasi politik bisa merugikan bangsa dengan terpecahnya rakyat di bawah.
"Lo, orang yang melakukan itu, yo, orang Indonesia, lo. berarti apa? Akibat suatu perintah. Perintah ini sebenarnya lupa, ini ingin memecah belah bangsa sendiri," lanjut Megawati.
Dia dalam pidato juga mengaku pernah berdiskusi dengan pakar hukum tata negara Mahfud Md.
Keduanya berbicara soal hak warga negara dan partai politik untuk ikut di dalam pemilu.
Megawati bertanya kepada Mahfud soal apakah PDI Perjuangan sebagai parpol, punya hak untuk mencalonkan kandidat dalam kontestasi politik pilkada.
Kepada Megawati, Mahfud bilang parpol punya kedaulatan mencalonkan kandidat dan semua pihak harus menghormati.
"Makanya, karena kami warga negara Indonesia, kami boleh, sah ikut pemilu, ikut pilpres, ikut pilkada," katanya. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Yang Mau Ambil Alih PDIP, Megawati Putuskan Batal Pensiun jadi Ketum
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan