jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Republik Vanuatu.
Hal ini menyusul sikap Perdana Menteri dan delegasi Vanuatu yang kembali menuduh Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dalam Sidang Umum PBB pada Sabtu (26/9) lalu.
BACA JUGA: Ketua MPR Minta Perhatikan Sisi Kemanusiaan Dalam Memberi Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
Menurut Syarief menilai negara kepulauan di Samudera Pasifik bagian selatan itu mendapatkan informasi yang salah dan keliru. Sebab, Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari NKRI adalah provinsi yang paling mendapatkan perhatian dalam pemerataan pembangunan satu dekade terakhir.
“Isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat tidaklah benar. Bahkan, TNI dan Polri lah yang berusaha melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari serangan-serangan yang berulangkali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB-red). Vanuatu jelas telah mendapatkan informasi yang keliru dan menyesatkan," kata Syarief Hasan di Jakarta, Selasa (29/9).
BACA JUGA: Deklarasi KAMI Ditolak di Surabaya, Gatot Nurmantyo Malah Senang dan Bersyukur
Anggota komisi bidang luar negeri dan pertahanan DPR ini justru menilai ada upaya dari Vanuatu untuk membantu menyuarakan kepentingan organisasi Papua merdeka. Apalagi bukan sekali ini saja Vanuatu melakukan tudingan serupa terhadap Indonesia.
“Ini bukan kali pertama Vanuatu menuduh Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah tegas terkait hal ini," ucap legislator Partai Demokrat ini.
BACA JUGA: Polda Jatim Bubarkan KAMI di Surabaya, Neta IPW Acungkan Jempol
Diketahui negara kecil di kawasan Pasifik itu kerap mengangkat secara subjektif dan menyesatkan terkait isu pelanggaran HAM di Papua. Bahkan, Vanuatu pernah menyeludupkan penggerak pembebasan Papua Barat Benny Wenda bersama delegasi Vanuatu di Kantor Komisi Tinggi HAM PBB tanpa sepengetahuan KT HAM PBB.
Karena itu, Syarief mendorong pemerintah untuk mengevaluasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Vanuatu atas tindakan negara itu yang terus-menerus mengangkat isu Papua dan Papua Barat yang merupakan wilayah sah kedaulatan Indonesia.
"Sikap Vanuatu mencampuri urusan Internal Indonesia adalah telah menciderai hubungan diplomatik kedua negara. Vanuatu telah menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan Indonesia dan terkesan mendukung separatis bersenjata yang mengganggu masyarakat di Tanah Papua," tegas Syarief Hasan.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengapresiasi para diplomat muda Indonesia di PBB. Baik yang dilakukan Nara Rahmatia pada 2016, Ainan Nuran pada tahun 2017, Aloysus Selwas Taborat yang merupakan pemuda asli Papua pada tahun 2018, Ray pada tahun 2019.
"Dan terbaru Silvany Austin Pasaribu yang menggunakan hak jawab untuk membela teritorial Indonesia di Sidang PBB harus mendapatkan apresiasi,” lanjut politikus kelahiran Palopo, Sulawesi Selatan pada 17 Juni 1949 ini.
Dia juga mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk lebih aktif dalam melakukan kerja diplomatik khususnya dengan negara kawasan Pacifik. Menurutnya, Kemenlu harus lebih banyak melakukan antisipasi dan mitigasi isu sensitif, khususnya menyangkut teritorial Indonesia.
“Kemenlu harus aktif di forum-forum internasional, khususnya negara-negara kawasan Pacifik dalam memberikan gambaran yang utuh terkait kondisi Papua dan Papua Barat yang telah mengalami banyak kemajuan. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kita menjaga NKRI sesuai UUD NRI 1945," tandasnya.(*/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam