JAKARTA – Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengungkapkan alasan mengapa pemerintah berani mengambil alih 100 persen saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum)Dikatakan, pemerintah sudah mempunyai pengalaman panjang mengurus Inalun sehingga kerjasama dengan perusahaan asal Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), tidak diperlukan lagi.
‘’Saya rasa di Inalun kita sudah mempunyai pengalaman yang panjang selama hampir 30 tahun
BACA JUGA: Terapkan Transparansi, Pertamina Gandeng BPK
Saya lihat manajemennya Inalun cukup aktif dari putra-putri IndonesiaBACA JUGA: IPO KS Sarat Rekayasa Konspiratif
Mereka sangat yakin dan siap meneruskannya,’’ ucap Mustafa kepada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (5/11).Keinginan pemerintah untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan pihak NAA dalam mengurusi Inalun, sebut Mustafa, tidak akan mengurangi semangat kerjasama dengan Jepang
‘’Saya kira Jepang tentu menginginkan kerjasama di Inalum tetap berlanjut
BACA JUGA: Bantah Hatta Berminat Beli Saham KS
Tapi bagi kita tidak demikianJadi apakah kerjasama ini lanjut atau sebaliknya, kita tunggu saja Kepres, ’’ujar MustafaKetika ditanya kapan negosiasi yang sempat tertunda akan dilakukan, Mustafa menyebutkan masih menunggu KepresMustafa belum bisa memastikan kapan jadwal negosiasi perdana Inalun"Saya belum tahu kapan,’’ ungkapnya.Seperti diketahui, kontrak prusahaan Jepang di Inalun akan berakhir pada tahun 2013Kerjasama Indonesia dengan Jepang mengurusi Inalun akan genap 30 tahun di 2013 mendatangSaat ini Indonesia hanya menguasai sebesar 41,13 persen saham di perusahaan itu, sisanya sebesar 58,87% dikuasai NAA.
Sebelumnya diberitakan, NAA masih ngotot untuk terus menguasai saham mayoritas PT InalumNAA beranggapan, keputusan pemerintah RI untuk mengambil alih 100 persen saham perusahaan, belumlah final alias masih bisa dinegosiasikan lagiSikap NAA tersebut disampaikan melalui surat resmi yang diterima Ketua Otorita Asahan, Effendi Sirait.
Effendi menjelaskan, setelah dirinya menerima instruksi resmi dari Menteri BUMN Mustafa Abubakar agar kontrak dengan NAA distop pada 31 Oktober 2013, pihaknya langsung mengirim surat ke NAA, dengan isi surat yang sama"Kita sudah surati Inalum, dalam hal ini NAA, bahwa pemerintah minta mengakhiri kontrak saat habis kontrak 2013," ujar Effendi Sirait kepada JPNN awal November ini.
Atas surat itu, pihak NAA memberikan surat balasanIsinya, NAA menganggap bahwa permintaan penghentian kontrak pada 2013 itu barulah sikap pemerintah RI"Menurut dia (NAA), dia punya hak untuk merundingkan lagiItu tafsiran dia," ujar EffendiApakah dengan demikian pernyataan Mustafa Abubakar itu belum merupakan sikap final pemerintah RI? Effendi tidak memberikan jawaban tegasDia hanya mengatakan bahwa seperti itulah sikap balik dari NAA"Dia menilai itu sikap pemerintah RINAA minta diperpanjang lagi," katanya.
Mengenai masih tidaknya dibuka peluang perundingan, Effendi tidak berani memastikanKatanya, hal itu merupakan kewenangan menteri perindustrianEffendi malah mengatakan, di dalam Master Agreement (MA) antara Pemerintah RI dengan NAA, memang disebutkan bahwa ada hak NAA untuk merundingkan lagi"Masalah diterima atau tidak, itu ada prosesnya sendiri," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Mustafa telah melayangkan surat rekomendasi resmi kepada Otorita Asahan terkait niatannya untuk mengambil alih 100 persen saham perusahaan aluminium, PT InalumKementrian BUMN meminta agar Master Agreement (MA) antara Pemerintah Indonesia dan NAA diakhiri pada 31 Oktober 2013 mendatang(yud/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sanyo Luncurkan Xacti Camcorder VPC-PD1 Ukuran Saku
Redaktur : Tim Redaksi