IPO KS Sarat Rekayasa Konspiratif

JAKARTA - Meski Kementerian BUMN sudah resmi membentuk tim pengawas menyusul isu tidak sedap mengenai penetapan harga IPO PT Krakatau Steel (KS), namun bukan berarti kecurigaan publik meredaBuktinya sejumlah kalangan tetap meminta agar Kementerian BUMN dan pihak-pihak terkait bisa sesegera mungkin memberikan penjelasan secara lebih lugas tentang kasus ini

BACA JUGA: Bantah Hatta Berminat Beli Saham KS

“Kalau perlu pembentukan tim pengawas independen oleh kementrian BUMN sebaiknya tidak hanya mengawasi penjualan saham KSSebab persoalannya justru ada saat perhitungan harga Rp850 per saham yang terlalu rendah dan tidak wajar itu,” kata anggota Badan Anggaran DPR  Bambang Soesatyo kepada INDOPOS (grup JPNN) di Jakarta, kemarin (4/11).

Menurut politisi Partai Golkar ini, penjelasan secara lebih lugas berikut langkah pengawasan menyeluruh yang tidak saja terfokus pada KS penting mengingat dari perkembangan rumors di parlemen, belakangan diduga banyak pihak termasuk pejabat di Kementrian BUMN yang juga terlibat

BACA JUGA: Sanyo Luncurkan Xacti Camcorder VPC-PD1 Ukuran Saku

“Penetapan harga IPO per saham Krakatau Steel sebesar Rp 850 saya bisa indikasikan sarat rekayasa dan konspiratifTujuannya sangat mungkin untuk memenuhi kepentingan dana pihak-pihak tertentu di dalam negeri,” terangnya

BACA JUGA: Pertamina-BUMD Kelola 74 Sumur Tua

Dari penelusuran data yang dilakukannya, Bamsat –sapaan Bambang Soesatyo– mengaku memperoleh data indikasi kuat bahwa ada sekumpulan investor berbadan hukum asing yang memang akan memborong saham KS di pasar perdanaMereka mendapatkan akses borongan itu karena menjanjikan komitmen fee kepada oknum pejabat pemerintahKomitmen fee itu diduga akan didonasikan kepada partai politik tertentu

Menurutnya, dengan harga saham KS yang dtawarkan Rp 850 sebanyak 3,15 miliar lembar, maka potensi penerimaan negara yang hilang bisa lebih dari Rp 1 TriliunSebab harga saham KS wajarnya harusnya di atas Rp 1.100Di pasar gelap saat ini sepengetahuannya ada investor yang bahkan berani membayar Rp 1.500Logikanya, kalau investor membeli Rp 1.100 saja, maka investor sudah untung Rp 750 miliar yang mestinya milik negara.

“PPATK harus cepat meneliti uang yang masuk ke tiga sekuritas penjamin emisi KSYaitu Bahana, Danareksa, dan Mandiri SekuritasSiapa saja yang dapat jatah terbanyak saham KS, Benarkah ada petinggi negara dan petingi parpol terlibat dalam pencaloan saham itu, semua harus dibuka,” pungkasnya(did/dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pipa Bocor, Target Produksi Minyak Meleset