jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan partainya bukan gerombolan politik yang bisa seenaknya membuat satuan di partai tanpa mengikuti AD/ART.
Hal itu dikatakan Komarudin menyikapi keputusan PDIP untuk menerbitkan surat teguran keras kepada kader parpol yang terlibat aktif berbicara soal Dewan Kolonel.
BACA JUGA: Arahan Bu Megawati Jelas, Tidak Ada Dewan Kolonel
"Ini bukan gerombolan politik. Kami ini ada dalam barisan organisasi yang taat aturan, harus di bawah komando organisasi," kata legislator Komisi II DPR RI itu saat dihubungi, Jumat (21/10).
PDIP diketahui menerbitkan surat teguran tertanggal 5 Oktober 2022 kepada kader yang terlibat aktif menghidupkan narasi Dewan Kolonel.
BACA JUGA: Dewan Kolonel
Namun, Komarudin tidak memerinci nama yang dikirimi surat teguran keras sembari menyebut peringatan tersebut menjadi terakhir.
"Iya, itu jadi peringatan yang terakhit," kata legislator Daerah Pemilihan Papua itu.
BACA JUGA: Hasto Kristiyanto: Tidak Ada yang Namanya Dewan Kolonel
Menurut Komarudin, PDIP tidak mengirimkan surat teguran keras kepada kader yang tak tahu permasalahan tentang Dewan Kolonel.
"Kalau teman-teman yang tidak mengerti masalah hanya ditaruh nama, ya, enggak usah ditegur," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah anggota Fraksi PDIP di Senayan membentuk Dewan Kolonel yang bertugas mengangkat nama Puan Maharani sebagai capres.
Usulan pembentukan Dewan Kolonel dicetuskan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Johan Budi Sapto Pribowo.
Adapun, anggota Dewan Kolonel berjumlah 12 orang. Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto didapuk menjadi 'jenderal'.
Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan didapuk menjadi koordinator Dewan Kolonel. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muncul Isu Dewan Kolonel, Hasto Langsung Berkoordinasi dengan Utut dan Pacul
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan