jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Yayasan Abhipraya Indonesia (YAICI) Arif Hidayat meminta pemerintah dapat menyelenggarakan program-program untuk pencegahan stunting dengan melihat akar permasalahan.
“Indonesia ini luas, dengan banyak kultur dan budaya yang berbeda. Setiap daerah juga memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda. Karena itu langkah-langkah penanganan stunting sebaiknya dilakukan dengan melihat akar permasalahan masyarakat setempat,” jelas Arif Hidayat.
BACA JUGA: Setelah Periksa 10 HP Terkait Kasus Brigadir J, Komnas HAM Ungkap Fakta Soal Foto & Chat
Arif mengatakan hal mendasar yang perlu dilakukan adalah memastikan masyakarat teredukasi dan paham mengenai pentingnya gizi yang tepat untuk anak.
YAICI telah sejak lama melakukan edukasi gizi dan memiliki perhatian terhadap persoalan stunting dan gizi buruk. Terlebih, dengan mencuatnya polemik susu kental manis yang membuat BPOM akhirnya mengatur penggunaan produk dengan kandungan gula yang tinggi ini ke dalam PerBPOM No 31 tahun 2018 tentang Label dan Pangan Olahan.
BACA JUGA: Ganjar Kejar Target Penurunan Angka Stunting, Begini Caranya
Dalam kebijakan tersebut, terdapat dua pasal yang menjelaskan bahwa kental manis adalah produk yang tidak boleh dijadikan sebagai pengganti ASI dan dikonsumsi oleh anak diawah 12 bulan, serta aturan mengenai label, iklan dan promosinya.
Sepanjang 2022, YAICI bersama patra mitra, PP Muslimat NU dan PP Aisyiyah telah mengedukasi lebih dari 2.000 kader dan masyarakat di Medan, Pekanbaru, Banyuwangi, Sidoarjo, Kupang dan Timur Tengah Utara.
BACA JUGA: Perempuan Berparas Ayu Ini Ditangkap Polisi, Kasusnya Memalukan
Selain edukasi lagsung ke masyarakat, juga dilakukan survey dan penggalian informasi yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang berpotensi mengakibatkan gizi buruk pada anak.
Berdasarkan program edukasi yang dilaksanakan di sejumlah daerah tersebut, YAICI menemukan sejumlah persoalan menarik. Di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, anak-anak terbiasa mengonsumsi makanan ringan dan minuman berperisa. Selain kondisi geografis yang menyebabkan bahan pangan menjadi lebih mahal, pengetahuan masyarakat dalam mengolah bahan pangan menjadi menu yang menarik bagi keluarga minim.
“Misalnya mengolah sayur, masyarakat di sini terbiasa mengolah sayur dengan cara dibening (direbus/ tumis). Jadi menunya tidak beragam dan anak-anak akan bosan, padahal bisa dibuat sayur santan,” jelas Sumartin, PC Muslimat NU Timor Tengah Utara.
Ia juga menambahkan, perkembangan teknologi saat ini juga telah memudahkan informasi, hanya saja yang masih perlu ditingkatkan adalah kemampuan masyarakat dalam memahami informasi yang diterima melalui televisi dan sosial media.
Di Kota Langkat, Medan, ditemukan satu desa dengan sebagian besar hasil pengukuran tinggi dan berat badan balita rendah.
Setelah didamping kader posyandu dan melakukan kunjungan ke rumah masyarakat yang memiliki balita di Paya Mabar. Hasilnya, rata-rata balita tidak diimunisasi karena orang tua beranggapan anaknya akan menjadi sakit.
Anak-anak juga tidak minum susu karena orang tua beranggapan susu dapat menyebabkan anak sakit perut.
"Yang lebih mengkhawatirkan lagi, orang tua juga tidak memperhatikan asupan anak pada saat MPASI, dan di saat anak berusia satu tahunan, sudah dibiarkan mengkonsumsi makanan dan minuman ringan dari pedagang keliling,” beber Arif Hidayat.
Sementara, dalam kunjungan ke Pekanbaru awal Juli kemarin, ditemukan keluarga-keluarga penerima program keluarga harapan mendapatkan paket sembako yang didalamnya terdapat produk susu kental manis.
“Di Rumbai Barat, yang memang sebagian besar masyarakatnya penerima PKH, tadinya tidak mengkonsumsi kental manis. Namun, karena di dalam paket sembako yang diterima terdapat produk kental manis, akhirnya malah jadi konsumsi harian anak-anak,” pungkas Arif.
Plt. Bupati Langkat, Syah Afandin, menyambut baik masuknya edukasi gizi dari YAICI yang berkolaborasi dengan berbagai mitra. Ia juga menjelaskan jika penyelesaian permasalahan stunting ini harus secara gotong royong.
“Besar harapan kami dapat membantu program penurunan stunting yang sudah ada di kabupaten Langkat. Karena itu dari kami juga harus bantu, Dinas Kesehatan dan PPKB bisa berkoordinasi, karena ini (penurunan stunting) memang harus dikerjakan bersama-sama,” jelas Syah Afandin.(dkk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean