jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meluncurkan Mal pelayanan Publik (MPP).
Acara tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MPP oleh 17 pimpinan instansi yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) ad interim Mahfud MD.
BACA JUGA: Lepas 287 CPMI ke Jepang, Kepala BP2MI dan Menteri BUMN Kompak Penuhi Amanah Presiden
Ke-17 instansi tersebut adalah KemenPAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Selanjutnya, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas).
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Kepala BP2MI, Taiwan Setujui 2 Hal Ini Termasuk Kenaikan Gaji PMI
Sejumlah BUMN pun turut serta yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, serta PT PLN.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani seusai menandatangani nota kesepahaman, memberi sambutan antusias.
BACA JUGA: Temui Kepala BP2MI, Sime Darby Tawarkan Perkuat Kerja Sama
Menurut Benny, upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI. Sehingga kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.
"Alhamdulillah, proses penandatanganan nota kesepahaman untuk hadirnya MPP. Ini bukti pemerintah serius mendekatkan pelayanan kepada rakyat," kata Benny di Kantor KemenPAN-RB, Selasa, (28/6).
Waketum DPP Partai Hanura ini melanjutkan, transparansi terus dilakukan dan BP2MI sangat siap menyambutnya. BP2MI telah running dan tinggal diintegrasikan sistemnya saja.
Dalam laporannya, Mahfud MD mengatakan, MoU tersebut merupakan ikhtiar positif dalam meningkatkan layanan publik.
"Apa yang dilakukan, diperintahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin adalah untuk melayani rakyat. Pemerintah wajib mendekatkan pelayanan pada rakyat," ujar Mahfud.
Sementara itu, Wapres dalam sambutannya mengatakan Mal Pelayanan Publik mencerminkan adanya inovasi. Tujuannya memberikan kemudahan, kecepatan. Keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada rakyat dalam mendapatkan pelayanan. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad